Membumikan Arahan Presiden di Sektor Pendidikan

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan, pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada capaian ekonomi, melainkan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal itu termasuk pendidikan yang layak karena inilah kunci utama yang menentukan masa depan bangsa.

Penegasan Presiden Prabowo itu terungkap saat berpidato dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dan sekaligus peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Ia menyatakan, “Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju, jika pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil.”

Presiden Prabowo memiliki visi misi untuk Indonesia Emas 2045 yang dijalankan melalui delapan Asta Cita, 17 Program Prioritas Nasional, dan PHTC tersebut. Dalam studi kebijakan publik, kesenjangan antara perencanaan, visi, dan misi di tingkat pusat di satu sisi dan implementasi di lapangan di sisi lain sering kali menjadi titik lemah pemerintahan.

Namun, di sektor pendidikan sejak Abdul Mu’ti memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, saya menilai ada perbedaan mencolok. Arahan Presiden Prabowo itu tidak sekadar menjadi dokumen. Oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), itu benar-benar dibumikan hingga ke akar rumput, termasuk kawasan pelosok Indonesia timur.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti membuktikan diri sebagai "menteri pelaksana" yang lihai menerjemahkan visi-misi Presiden Prabowo ke dalam program konkret. Sebagai contoh, program revitalisasi satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo: perbaiki infrastruktur pendidikan.

Pada 2025 lalu, Kemendikdasmen RI sudah mulai merevitalisasi 16.167 sekolah. Jumlah ini melampaui target 10.440 sekolah.

Program ini tidak hanya tepat sasaran, melainkan juga melibatkan sekitar 28 ribu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di lebih dari lima ribu kecamatan. Bahkan, revitalisasi sekolah menyerap hampir 200 ribu tenaga kerja, berdasarkan catatan Kemendikdasmen RI dan pihak terkait.

Memasuki tahun 2026, Abdul Mu’ti tak berhenti. Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah itu terus mengakselerasi program ini.

Target revitalisasi dinaikkan menjadi 60 ribu satuan pendidikan. Anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp52,12 triliun, dengan prioritas utama pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan.

Pemerintah juga berencana membangun tujuh ribu unit sekolah terintegrasi di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Inilah target ambisius yang langsung ditindaklanjuti sejak arahan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna pada Oktober 2025.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.