.png)
6 hours ago
4
Warga mengamati taksi listrik Green SM yang rusak akibat tertabrak KRL Commuter di Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi menyeluruh menyusul kecelakaan KRL dengan KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur. Evaluasi juga mencakup keterlibatan taksi asal Vietnam, Green SM, yang mogok perlintasan sebidang dan diduga menjadi pemicu awal insiden.
REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Anggota DPR RI dari Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka, mendesak pengusutan tuntas penyebab kecelakaan maut di Bekasi Timur yang menelan 15 korban jiwa. Ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan kereta biasa, melainkan harus dilihat dalam konteks keselamatan publik yang lebih luas.
Rieke menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, keselamatan dalam transportasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin negara.
“Persoalan keselamatan penumpang adalah persoalan HAM warga negara, karena setiap rakyat berhak melakukan mobilitas dengan transportasi publik dalam keadaan aman,” katanya saat ditemui di perlintasan Ampera, Selasa (28/4/2026).
Kendati demikian, ia juga menyoroti dugaan keterkaitan dengan perusahaan transportasi, yakni Green SM. Rieke menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses perizinan hingga operasional perusahaan tersebut di Indonesia.
Ia mengungkapkan, perusahaan yang satu grup dengan pabrikan otomotif Vinfast asal Vietnam itu diduga mengajukan izin pada Januari 2024 dan memperoleh Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS pada Maret 2024. Dalam waktu relatif singkat, perusahaan tersebut sudah mulai beroperasi di sejumlah kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, dan Makassar.
“Saya melihat ada satu kejanggalan, ada indikasi kejanggalan bagaimana di tengah taksi Indonesia sendiri dalam keadaan cengap-cengap susah mau bertahan, tiba-tiba ada perusahaan taksi dari luar
dengan izin yang mudah,” katanya.
Lebih lanjut, Rieke juga meminta agar audit menyeluruh dilakukan terhadap sistem transportasi, termasuk proses perizinan perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut.
“Sekali lagi bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini dengan armada kalau tidak salah sekitar 10.000 targetnya akan ada armadanya di 2025. Saya tidak tahu tercapai atau tidak, tapi intinya adalah persoalan ini bukan hanya persoalan kecelakaan biasa. Kalau sudah terjadi berkali-kali, berarti armadanya juga ada masalah. Sudahkah melalui uji operasional layak yang disebut dengan fine test segala macam, sudahkah melampaui itu atau belum?” katanya.
