Hari Bumi 2026, Masyarakat Sipil Desak Stop Militerisme dan Deforestasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Hari Bumi 2026, masyarakat sipil memperingatkan ancaman serius gejala menguatnya militerisme dan pembangunan ekstraktif. Program Officer Natural Resources and Climate Justice TIFA Foundation Firdaus Cahyadi mengatakan militerisme dan ekonomi ekstraktif tidak memerlukan transparansi serta dialog dalam pengambilan kebijakan. Perpaduan keduanya dinilai akan berdampak fatal bagi keberlanjutan alam dan hak asasi manusia.

“Menguatnya militerisme tercermin dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di sektor SDA. Satgas itu jelas menarik persoalan SDA ke ranah pertahanan (sekuritisasi SDA),” kata Firdaus, Rabu (22/4/2026).

Lebih jauh, Firdaus mengungkapkan sekuritisasi SDA akan mengesampingkan dialog dengan para pihak dan lebih mengutamakan garis komando. Menurut dia, sekuritisasi SDA akan menyingkirkan masyarakat lokal dan masyarakat adat sejak tahap perencanaan pembangunan.

“Dampak dari ditariknya pengelolaan SDA ke ranah pertahanan adalah setiap kritik dan penolakan masyarakat di lapangan rentan dihadapi dengan kekuatan senjata,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Firdaus, kebijakan pembangunan saat ini juga masih mengarusutamakan ekonomi ekstraktif, yakni pengambilan sumber daya alam secara masif untuk swasembada energi dan pangan. Menurut Firdaus, pengarusutamaan model pembangunan ekstraktif telah memicu kerusakan lingkungan yang luar biasa.

“Berdasarkan laporan Auriga Nusantara tahun 2026, angka deforestasi di Indonesia melonjak drastis sebesar 66 persen pada 2025, dengan hilangnya 433.751 hektare hutan. Angka deforestasi itu merupakan indikasi bahwa perpaduan militerisme dan ekstraktivisme telah menyebabkan kerusakan alam,” katanya.