.png)
1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, dinilai masih menjadi tantangan dalam implementasi berbagai kebijakan publik. Karena itu, ruang dialog yang memungkinkan mahasiswa melihat langsung pelaksanaan program pemerintah di lapangan dinilai penting untuk membangun pemahaman yang lebih utuh dan mengurangi perbedaan persepsi yang kerap muncul di ruang publik.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai mahasiswa perlu memperoleh akses terhadap berbagai sumber informasi, termasuk melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah. Menurut dia, pendekatan tersebut dapat membantu mahasiswa membandingkan berbagai narasi yang berkembang dengan kondisi riil di lapangan.
"Untuk mengatasi kesenjangan informasi, metode seperti ini bisa menjadi solusi agar mahasiswa juga mendapat informasi dari sisi upaya pemerintah dalam berbagai kebijakan pembangunan," kata Kristian, Jumat (19/6/2026).
Menurut dia, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan lapangan dapat memperluas perspektif terhadap berbagai persoalan publik, sehingga penilaian yang muncul tidak hanya didasarkan pada informasi yang beredar di media sosial atau ruang diskusi publik.
"Saya rasa ini adalah upaya agar mahasiswa bisa membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan kondisi yang mereka lihat secara langsung. Artinya, ada proses keterbukaan yang coba dibangun," ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan pengamat politik Universitas Tanjungpura, Erdi. Ia menilai mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kelompok terdidik yang dapat memberikan masukan kritis sekaligus objektif terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Menurut Erdi, pelibatan mahasiswa dalam proses dialog maupun kegiatan lapangan dapat menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan. Selain itu, berbagai aspirasi yang berkembang di lingkungan kampus dapat tersampaikan langsung kepada pengambil kebijakan.
"Apa yang dilakukan ini sangat tepat. Karena pihak yang sangat netral dalam berpendapat, berbicara, dan menilai kinerja adalah mahasiswa. Mereka merupakan kelompok terpelajar yang memang sudah seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan," kata Erdi.
Ia menambahkan, selama ini mahasiswa kerap menyampaikan aspirasi melalui berbagai saluran, termasuk forum diskusi dan aksi demonstrasi. Karena itu, terbukanya ruang dialog secara langsung dinilai dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kelompok muda.
"Ketika mahasiswa diberikan saluran dan peran, ini menjadi sebuah langkah maju. Artinya, aspirasi mahasiswa sudah langsung sampai kepada pengambil kebijakan. Kita berharap apa yang menjadi aspirasi mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk program atau aksi nyata ke depan," ujarnya.
Belakangan, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi diketahui terlibat dalam kunjungan ke sejumlah daerah untuk melihat langsung pelaksanaan program pemerintah. Kegiatan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu model dialog yang mempertemukan perspektif pemerintah dengan kalangan akademik, sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.
