.png)
2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional hingga global. Hal itu disampaikannya di upacara puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026)
Bima Arya menjelaskan, pada level lokal, kepala daerah dituntut menjawab harapan masyarakat, konstituen, serta pemilih. Sementara di tingkat nasional, mereka harus mengawal berbagai program prioritas pemerintah, termasuk agenda Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional.
“Yang ketiga adalah tantangan geopolitik di tingkat global. Lokal, nasional, dan juga global. Tidak mudah bagi kepala daerah hari ini berselancar dan memastikan bahwa otonomi daerah bersanding dengan tiga tantangan tadi,” kata Bima Arya, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, kompleksitas tersebut membuat peran kepala daerah semakin strategis dalam memastikan kebijakan berjalan efektif sekaligus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Meski menghadapi tekanan besar, Bima Arya menilai sejumlah kepala daerah mampu menunjukkan kinerja positif dengan memaksimalkan peluang di tengah tantangan.
Ia mengapresiasi para pemimpin daerah yang tidak hanya berfokus pada keluhan, tetapi mampu mengelola persoalan menjadi kesempatan. “Ada kepala daerah yang tidak takluk pada tantangan dan tidak takluk pada cobaan tantangan dan ujian, tetapi bisa memaksimalkan kesempatan,” katanya.
“Ada kepala daerah yang tidak hanya berkeluh kesah dalam menghadapi masalah, tapi menjemput untuk kemudian mengelola menjadi berkah," katanya menambahkan.
Bima Arya berpandangan bahwa keberhasilan tersebut tercermin dari berbagai indikator kinerja, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta tingkat pengangguran terbuka di sejumlah daerah.
Namun demikian, Bima Arya mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah terlena. Ia menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari kesenjangan antar daerah, kapasitas fiskal, hingga integritas aparatur dan hambatan regulasi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif. Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.
“Tidak ada artinya otonomi daerah tanpa pemerintahan yang efektif. Demokrasi dan otonomi harus bisa dirasakan manfaatnya oleh warga,” katanya.
Ia pun mendorong seluruh kepala daerah untuk terus berinovasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menjaga integritas dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya menjadi konsep administratif, tetapi benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di tengah dinamika tantangan lokal, nasional, dan global.
