.png)
2 hours ago
1
Warga Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng), kembali menggelar aksi penanaman pohon pisang di Jalan Randublatung-Cepu, Kamis (4/6/2026). Aksi itu sebagai bentuk kritik atas rusaknya ruas jalan di sana sekaligus protes terhadap Gubernur Jateng Ahmad Luthfi yang dianggap menyepelekan kondisi tersebut
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Muhamad Masrofi mengungkapkan, saat ini tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jateng mencapai Rp2,8 triliun. Menurutnya, tunggakan tersebut mempengaruhi APBD, termasuk anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi.
Masrofi mengatakan, saat ini total kendaraan bermotor di Jateng mencapai 17 jutaan unit. Dari jumlah tersebut, berdasarkan data per Desember 2025, terdapat 5,1 juta kendaraan yang masih menunggak PKB. Mereka terdiri dari 4.558.563 kendaraan roda dua dan 565.780.
"Total untuk piutang pajaknya itu adalah sekitar Rp2.881.927.313.000. Itu total untuk PKB provinsi yang didapat. Sedangkan untuk opsen PKB-nya, yang merupakan bagian kabupaten/kota, itu tunggakannya adalah Rp877.781.464.500," ungkap Masrofi ketika diwawancara, Kamis (11/6/2026).
Dia menambahkan, jika diakumulasi seluruhnya, total tunggakan PKB plus opsen mencapai Rp3,7 triliun. Masrofi mengatakan, tunggakan yang besar tersebut tentu mempengaruhi APBD Jateng. Hal itu karena PKB termasuk salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Jateng.
Menurut Masrofi, ketika pendapatan berkurang, otomatis pembiayaan untuk pembangunan juga bakal menyusut. "Padahal salah satu pembiayaan dari APBD itu digunakan untuk kegiatan pembangunan yang ada di Jawa Tengah, untuk pembangunan, infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya," ucapnya.
Dia pun menyoroti munculnya kritik-kritik warga di Jateng soal kurangnya pembangunan infrastruktur. "Sekarang kan banyak sekali yang berkata, 'Oh ini sarana-prasarana kurang', 'Oh ini infrastrukturya kurang', dan lain sebagainya. Lah sekarang pembiayaannya dari mana kalau bukan dari salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor," ujar Masrofi.
