.png)
2 hours ago
2
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.
REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPR RI, M H Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar memanfaatkan bonus demografi secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh kehilangan momentum bonus demografi dan memasuki era masyarakat menua dalam kondisi masih tertinggal dari sisi pendidikan dan kesejahteraan.
"Jangan sampai bangsa ini kian menua, namun masih miskin dan berpendidikan rendah," tegas Said Abdullah dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027, Selasa (9/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Said mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan pengantar KEM PPKF 2027 di sidang paripurna DPR RI.
Menurutnya, hal itu menjadi tradisi baru yang positif dalam hubungan kelembagaan antara pemerintah dan parlemen.
Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 berupa pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, nilai tukar Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, yield Surat Berharga Negara (SBN) 6,5–7,3 persen, harga minyak Indonesia (ICP) 70–95 dolar AS per barel, lifting minyak 602–615 ribu barel per hari, dan lifting gas 934–977 ribu barel setara minyak.
Menurut Said, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
"Dalam menjalankan strategi pertumbuhan ekonomi haruslah sangat inklusif. Nalar kebijakan fiskal harus merangkum satu orkestrasi kebijakan antara target pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang sama-sama akseleratif," ujarnya.
Said juga menyoroti tekanan yang sedang dihadapi perekonomian nasional, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya yield SBN, hingga tren pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
