.png)
4 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya PT Pertamina (Persero) dalam menjaga keandalan pasokan energi nasional terus diperkuat melalui penyesuaian terbatas harga BBM nonsubsidi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga di tengah tekanan harga global, sekaligus melindungi daya beli masyarakat pada segmen BBM bersubsidi dan produk utama.
Reforminer Institute menyebut langkah pemerintah dan Pertamina menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex merupakan keputusan terbaik.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan keputusan mempertahankan harga BBM nonsubsidi lain seperti Pertamax dan Pertamax Green serta harga BBM bersubsidi pun sebagai langkah yang tepat.
"Saya melihat ini upaya untuk menjaga keberlanjutan pasokan BBM itu tetap ada," ujar Komaidi saat dihubungi //Republika// di Jakarta, Ahad (19/4/2026).
Komaidi mengatakan harga BBM di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selisih harga dengan pasar regional seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina diperkirakan mencapai Rp5.000 hingga Rp9.000 per liter. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya tekanan terhadap struktur harga domestik yang belum sepenuhnya mengikuti dinamika pasar internasional.
Komaidi menyebut perbedaan harga yang cukup lebar juga berpotensi membebani kinerja keuangan Pertamina. "Nah kalau base on cashflow-nya Pertamina yang ada sekarang, kalau ini enggak ada penyesuaian harga atau enggak ada intervensi, maka di akhir Juni atau mungkin pertengahan Juni, Pertamina sudah kesulitan cashflow untuk melakukan pengadaan BBM," ucap Komaidi.
Komaidi mengatakan kemampuan arus kas Pertamina akan menghadapi tekanan apabila tidak ada penyesuaian harga atau intervensi kebijakan. Tanpa langkah tersebut, ucap dia, perusahaan berisiko mengalami kesulitan likuiditas dalam pengadaan BBM dalam waktu dekat.
"Artinya kalau Pertamina enggak bisa mengadakan BBM, ya BBM enggak akan ada di dalam negeri karena memang market share-nya mereka kan masih 90 persen ke atas," lanjut Komaidi.
Komaidi mengatakan situasi ini mempertegas urgensi kebijakan yang adaptif dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi sekaligus stabilitas keuangan perusahaan energi nasional. Dia menyebut pemerintah telah membuat keputusan terbaik dengan melakukan penyesuaian harga terbatas.
"Saya kira pemerintah bukan semata-mata menyelamatkan keuangan Pertamina, tapi juga lebih ke menjaga keberlanjutan pasokan BBM di dalam negeri itu tetap ada. Di sisi lain, pemerintah juga paham kalau inflasinya tinggi dari kenaikan harga BBM, nanti ekonominya akan turun dan dampaknya ke mana-mana," sambung Komaidi.
Komaidi mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang menjadi kewenangan badan usaha. Namun, ia meyakini pemerintah yang memiliki 100 persen saham Pertamina memiliki peran besar dalam keputusan tersebut.
"Beberapa waktu terakhir mereka menahan itu ya memang itu diminta pemerintah untuk ditahan. Yang dinaikkan juga mengecualikan Pertalite dan Pertamax. Artinya pemerintah masih berupaya menjaga daya beli masyarakat karena memang sebagian besar konsumsi masyarakat ada di dua produk tersebut," kata Komaidi.
