Penguatan Rupiah Dinilai Butuh Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Stabilitas nilai tukar rupiah masih menjadi salah satu tantangan utama perekonomian nasional di tengah dinamika pasar keuangan global dan ketidakpastian ekonomi dunia. Dalam situasi tersebut, koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi domestik.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara, menilai langkah Bank Indonesia dan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik serta menjaga likuiditas pasar keuangan dan perbankan merupakan kebijakan yang tepat dalam mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

Menurut Surya, peningkatan yield instrumen keuangan domestik berpotensi menarik aliran modal asing (capital inflow) ke pasar keuangan Indonesia, terutama melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN).

"Jika portofolio inflow semakin deras masuk ke Indonesia melalui Surat Berharga Negara (SBN), maka akan semakin besar peluang bagi negara untuk mengelola modal asing tersebut menjadi program yang dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas nasional. Ini akan memicu peningkatan permintaan atas rupiah, sehingga nilai tukar rupiah akan semakin kuat menghadapi tekanan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat," kata Surya.

Ia menjelaskan, masuknya modal asing tidak hanya berdampak pada penguatan rupiah dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan ruang pembiayaan yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi apabila dikelola secara produktif.

Selain itu, Surya menilai kebijakan pengelolaan kas negara di Bank Indonesia yang bertujuan menjaga likuiditas pasar keuangan dan perbankan juga berpotensi memberikan manfaat tambahan bagi negara melalui skema remunerasi yang diterima pemerintah.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan sistem keuangan untuk menyalurkan likuiditas kepada sektor riil.

"Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola kebijakan ini. Pengelolaan kas negara di bank sentral harus mampu disalurkan dalam bentuk likuiditas tambahan kepada sistem perbankan. Kebijakan ini perlu pula diikuti dengan penurunan suku bunga acuan, agar para pelaku usaha dapat menyerap modal lebih maksimal untuk mengembangkan bisnis," ujarnya.

Surya menambahkan, koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi prasyarat utama agar berbagai instrumen penguatan rupiah dapat berjalan efektif. Menurut dia, sinkronisasi kebijakan akan menciptakan sentimen positif di pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

"Tanpa koordinasi yang erat, opsi kebijakan meningkatkan yield instrumen keuangan domestik dan menjaga likuiditas pasar keuangan-perbankan tidak akan pernah tercapai," katanya.

Ke depan, tantangan terbesar tidak hanya terletak pada perumusan kebijakan, tetapi juga pada konsistensi implementasinya. Surya menilai disiplin pelaksanaan dan fokus pada penguatan fundamental ekonomi akan menentukan keberhasilan upaya menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tantangan selanjutnya bagi pemerintah adalah implementasi kedua kebijakan tersebut. Diperlukan disiplin, serta perspektif pembangunan ekonomi secara fundamental, agar kedua kebijakan tersebut dapat terlaksana secara maksimal dalam rangka menguatkan nilai tukar rupiah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.