Menteri PKP dan Aguan Tinjau Rusun Terintegrasi di Cengkareng

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keterbatasan lahan dan kebutuhan hunian layak di perkotaan mendorong pengembangan model rumah susun terintegrasi. Pemerintah mulai melihat kolaborasi dengan swasta sebagai salah satu pendekatan untuk mempercepat penyediaan hunian sekaligus menjaga kualitas pengelolaan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng dapat menjadi contoh penerapan model tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat peninjauan bersama Sugianto Kusuma atau Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, serta sejumlah pejabat terkait, Ahad (5/4/2026).

“Kunjungan ini upaya pemerintah dalam mendorong model pembangunan hunian vertikal yang memanfaatkan aset negara, namun dikelola secara profesional oleh pihak swasta untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pengelolaan,” kata Ara.

Ara menyebut konsep yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penyediaan unit hunian, tetapi juga membangun ekosistem pendukung bagi penghuni. Model ini dinilai relevan untuk menjawab kebutuhan hunian di kota besar yang menghadapi keterbatasan lahan.

“Ini contoh nyata bagaimana negara dan swasta bisa bekerja bersama. Tanah negara dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, sementara pengelolaannya dilakukan secara profesional agar kualitas hunian tetap terjaga dan berkelanjutan,” kata Ara.

Ia menambahkan, fasilitas yang tersedia mencakup pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, layanan kesehatan, ruang terbuka, hingga area usaha bagi warga. Integrasi ini dinilai penting untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi penghuni.

“Ini yang kita butuhkan, hunian yang terintegrasi dengan kehidupan dan ekonomi masyarakat,” kata Ara.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, model serupa akan didorong untuk direplikasi di sejumlah wilayah. BP BUMN menyiapkan pemetaan lokasi potensial untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan nasional.

“Tahap awal, kami akan fokus pada lima wilayah utama yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kami akan melakukan pemetaan (mapping) dan menyusun daftar lokasi potensial untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kementerian PKP,” kata Dony.

Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan menjelaskan, proyek tersebut memanfaatkan aset negara melalui kerja sama pengelolaan jangka panjang. Rusun ini dibangun pada 2022 di atas lahan milik Perumnas seluas satu hektare dengan total 1.100 unit hunian.

“Pengelolaannya kami kerja samakan dengan Yayasan Buddha Tzu Chi selama 25 tahun agar dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan,” kata Imelda.

Aguan menekankan pendekatan sosial dalam pengelolaan hunian menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas lingkungan. Ia menyebut hunian tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga ruang pembentukan komunitas.

“Rusun ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga membangun lingkungan yang tertata, bersih, dan saling peduli antarwarga,” kata Aguan.