.png)
3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) mengusulkan skema hybrid dalam pengembangan Blok Andaman sebagai jalan tengah antara kepentingan investasi dan manfaat ekonomi bagi daerah. Usulan tersebut muncul di tengah pembahasan rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) South Andaman yang saat ini menunggu keputusan pemerintah.
Ketua Umum Asprindo Jose Rizal mengatakan, terdapat dua opsi yang saat ini mengemuka dalam pengembangan proyek gas tersebut. Opsi pertama adalah seluruh gas diproses di laut menggunakan fasilitas Floating Production Storage Offloading (FPSO) sebagaimana usulan operator, sementara opsi kedua adalah seluruh gas diproses di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF) yang didorong Pemerintah Aceh.
Menurut Jose, masing-masing opsi memiliki konsekuensi berbeda terhadap investasi maupun manfaat ekonomi yang diterima daerah.
Pada skema FPSO, gas diproses langsung di laut sehingga dinilai lebih efisien dari sisi investasi dan memungkinkan percepatan keputusan investasi atau Final Investment Decision (FID). Namun, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat daerah dinilai relatif terbatas.
Sebaliknya, skema OPF membutuhkan pembangunan infrastruktur tambahan di darat sehingga membutuhkan investasi yang lebih besar. Di sisi lain, model tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mendukung kebutuhan energi industri di Aceh.
Jose menilai skema hybrid dapat menjadi solusi untuk mengakomodasi kedua kepentingan tersebut.
“Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang,” kata Jose dalam keterangan tertulis, Ahad (14/6/2026).
Dalam usulannya, sekitar 60 persen gas diproses melalui fasilitas FPSO untuk menjaga keekonomian proyek dan memberikan kepastian bagi investor. Sementara 40 persen sisanya dialirkan ke fasilitas pengolahan di darat yang dibangun di Aceh.
“Jangan semua di laut. Jangan semua di darat. Bagi dua, 60 persen gas diproses di FPSO, biar investor Mubadala yakin dan FID 2026 jalan. Selebihnya, 40 persen gas dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe. Cukup buat menyalakan PLTU PLN Aceh dan menghidupkan Pupuk Iskandar Muda. Ini sekaligus bisa membuka 3.000-5.000 lapangan kerja tetap untuk anak Aceh,” paparnya.
Menurut Jose, pendekatan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, kepastian investasi, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
“Pusat tetap dapat penerimaan negara. Investor dapat kepastian. Rakyat Aceh dapat kerja dan gas murah untuk bangun industri sendiri,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pembahasan pengembangan Blok Andaman tidak berlarut-larut sehingga menghambat realisasi investasi yang nilainya diperkirakan mencapai 7 miliar dolar AS.
Jose juga mendorong Pemerintah Aceh untuk mengusulkan opsi hybrid kepada pemerintah pusat sebagai salah satu alternatif penyelesaian polemik pengembangan proyek gas tersebut. “Aceh setuju POD, asal skemanya hybrid dan gas untuk rakyat Aceh diprioritaskan,” imbuhnya.
Menurut Jose, pengembangan Blok Andaman perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek investasi, tetapi juga dampak ekonomi jangka panjang yang dapat dirasakan masyarakat di daerah penghasil.
sumber : Antara
