.png)
5 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) berencana memberi sekutu-sekutunya di Teluk Persia kesempatan untuk menggunakan aset-aset Iran guna menutupi kerusakan yang terjadi selama konflik Timur Tengah, ungkap laporan Reuters mengutip sebuah sumber, Ahad (7/6/2026). Menurut media tersebut, AS akan menyediakan aset-aset Iran kepada sekutu-sekutunya di Teluk Persia untuk mendukung rekonstruksi mereka dan memberikan kompensasi atas kerusakan yang mungkin mereka derita di masa mendatang.
AS juga akan mempertimbangkan penggunaan aset-aset itu untuk memperbaiki kerusakan sebelumnya, sebut laporan Reuters tersebut. Rencana AS itu kemungkinan akan ditolak Iran lantaran Teheran berulang kali menegaskan bahwa aset-aset mereka yang selama ini dibekukan harus dicairkan begitu nota kesepahaman perdamaian ditandatangani.
Iran menyatakan setidaknya 50 persen dari asetnya yang dibekukan harus segera cair setelah penandatanganan nota kesepahaman yang mungkin terjadi dengan AS, kata seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Iran kepada kantor berita semi-resmi Mehr, Jumat (5/6/2026).
Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang Hukum dan Urusan Internasional Kazem Gharibabadi mengatakan, berbagai mekanisme sedang dikaji untuk menjamin akses Teheran terhadap dana yang diblokir dalam kemungkinan kesepahaman dengan Washington.
"Setidaknya, Iran menuntut agar 50 persen dari dana tersebut segera tersedia (bagi Iran) setelah penandatanganan nota kesepahaman," kata Gharibabadi.
Ia menambahkan bahwa sisa dana tersebut harus dicairkan dalam jangka waktu yang menurut Teheran wajar, yakni "tidak lebih dari satu atau dua bulan."
Gharibabadi mengatakan Iran hanya akan menganggap suatu dokumen sebagai final apabila seluruh kepentingannya telah tercermin di dalamnya, termasuk apa yang ia sebut sebagai segera menghentikan perang dan secara permanen di seluruh front, termasuk di Lebanon.
Ia menyebut isu penting lainnya adalah pencabutan apa yang digambarkan Teheran sebagai blokade maritim. Pejabat itu mengatakan bahwa Qatar dapat berperan dalam memfasilitasi akses Iran terhadap aset-asetnya yang dibekukan melalui mekanisme alternatif, sementara Washington mengambil langkah-langkah untuk mencabut pembatasan atas dana tersebut.
Ia menegaskan bahwa mekanisme alternatif apa pun tidak akan menghilangkan tanggung jawab AS untuk mencairkan aset Iran yang diblokir sesuai dengan rancangan kesepahaman yang sedang dibahas.
Menurut Gharibabadi, rancangan saat ini - yang belum difinalisasi - mengharuskan AS mencairkan seluruh sumber daya keuangan Iran yang dibekukan sejalan dengan perkembangan proses perundingan. Ia mengatakan proses tersebut tidak boleh melebihi 60 hari.
Gharibabadi juga menyatakan bahwa pencabutan seluruh sanksi sepihak AS, termasuk sanksi primer dan sekunder, serta normalisasi status Iran di Dewan Keamanan PBB dan Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) merupakan beberapa tuntutan utama Teheran.
Pada 28 Februari, AS dan Israel mulai menyerang target-target di Iran, termasuk Teheran. Pada hari pertama serangan itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, gugur terbunuh.
Pada 8 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan. Sejak itu, belum ada laporan mengenai dimulainya kembali permusuhan, tetapi AS telah memulai blokade pelabuhan-pelabuhan Iran.
Sementara itu, saat perundingan antara Iran dan AS tengah berlangsung, dengan pembicaraan baru-baru ini mengenai kesepakatan kerangka kerja memorandum kesepahaman, kedua pihak terus sesekali saling serang. Militer AS menjelaskan serangannya sebagai upaya menegakkan blokade laut terhadap Iran dan sebagai "pembelaan diri," sementara Teheran mengeklaim akan membalas.
sumber : Antara, Anadolu, Sputnik/RIA Novosti
