.png)
3 hours ago
2
Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan saat menghadiri acara penganugerahan ESG Now Awards 2025 Republika di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (16/10/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyerukan agar arah ekonomi nasional kembali berpijak pada prinsip Pancasila, bukan pada sistem pasar bebas. Ia menilai, orientasi ekonomi liberal yang berlangsung selama hampir tiga dekade telah membuat sebagian besar rakyat tertinggal dalam akses terhadap sumber daya dan kesejahteraan.
Zulkifli menegaskan, ekonomi Pancasila menempatkan gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian sebagai dasar pembangunan. Sistem tersebut diyakini lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung kebersamaan serta keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai kemanusiaan.
“Ekonomi kita kan Pancasila. Selama 28 tahun kita pasar bebas. Pasar bebas itu tentu sumber daya dikuasai oleh yang besar-besar, namanya pasar bebas yang kuat. Akhirnya sebagian besar rakyat kita tertinggal,” ujar tokoh yang akrab disapa Zulhas dalam sambutannya pada ESG Now Awards 2025 Republika di Jakarta, Rabu (16/10/2025).
Ia menilai, pemerataan ekonomi tidak dapat dicapai bila kebijakan hanya berpihak pada kekuatan modal besar. Pemerintah, kata dia, kini berupaya mengembalikan peran desa dan koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat melalui program pemberdayaan pangan, hilirisasi hasil pertanian, serta peningkatan nilai tukar petani.
“Sekarang nilai tukar petani dari 101–106 sudah naik menjadi 124. Tahun lalu gabah lima ribu, sekarang enam ribu lima ratus. Kita punya koperasi desa, koperasi merah putih, yang menggerakkan produksi rakyat,” tutur Zulhas.
Ia menegaskan, kemandirian ekonomi berbasis Pancasila bukan sekadar idealisme, tetapi strategi konkret untuk memperkuat daya tahan nasional. Penerapan prinsip kejujuran, transparansi, dan keberlanjutan diyakini mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian sosial.
Zulhas mengajak masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga keagamaan untuk ikut meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam aktivitas ekonomi. Menurutnya, kesejahteraan yang merata hanya dapat terwujud jika pembangunan dijalankan dengan semangat persaudaraan dan tanggung jawab sosial sebagai budaya bangsa.
