.png)
4 hours ago
4
Oleh: Fransiscus Xaverius Wawolangi, Staf Ahli Komisi 11 DPR RI dan Sekjen South China Sea Council
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kita semua masih traumatis ketika harga bensin naik. Dulu, setiap kali ada konflik atau ketegangan diplomatik di Timur Tengah, masyarakat Indonesia langsung bersiap dengan skenario terburuk, antrean panjang di SPBU, kelangkaan stok, hingga pengumuman kenaikan harga BBM yang mencekik leher.
Maklum saja, Indonesia selama puluhan tahun sangat bergantung pada pasokan minyak yang harus melewati satu titik nadi paling berbahaya di dunia: Selat Hormuz. Begitu selat itu "batuk", ekonomi kita langsung "demam".
Namun, pemandangan di awal tahun 2026 ini sungguh berbeda. Saat ini, dunia sedang cemas karena Selat Hormuz benar-benar tertutup total akibat konflik Iran-Israel dan AS. Secara teori, pasokan minyak mentah global seharusnya tersendat dan Indonesia sedang dalam kondisi darurat energi.
Faktanya? Pasokan BBM di tanah air tetap lancar, tidak ada issue kelangkaan, tidak terlihat antrean mengular di SPBU, mesin industri tetap berputar, dan tidak ada kepanikan massa. Mengapa "kutukan" Timur Tengah itu tidak lagi mempan bagi kita? Jawabannya ada pada langkah catur geopolitik yang diambil Presiden Prabowo Subianto melalui Perjanjian Perdagangan Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat.
Kesepakatan dengan Washington
Mundur sedikit ke Februari 2026, ketika banyak pengamat mempertanyakan urgensi kunjungan mendadak Presiden Prabowo ke Washington DC untuk menemui Donald Trump. Di sana, sebuah kesepakatan besar ditandatangani. Indonesia berkomitmen mengalihkan belanja energinya senilai US$ 15 miliar per tahun ke Amerika Serikat. Langkah ini bukan sekadar transaksi dagang biasa, melainkan sebuah strategi mitigasi risiko yang sangat presisi.
Selama ini, ketergantungan kita pada Selat Hormuz adalah kelemahan fatal. Ketika jalur tersebut ditutup, kapal-kapal tanker dari Arab Saudi yang membawa minyak untuk kilang kita terjebak. Dengan beralih membeli minyak mentah (crude) dan LPG dari Amerika Serikat, Indonesia secara otomatis memindahkan jalur nadinya dari Samudra Hindia yang bergejolak ke Samudra Pasifik yang relatif lebih tenang.
Minyak dari Texas atau Louisiana kini mengalir langsung ke kilang Balikpapan dan Cilacap tanpa perlu melewati titik panas geopolitik di Timur Tengah. Inilah alasan mengapa ketika Hormuz tutup hari ini, stok BBM kita tetap aman. Barangnya ada, jalurnya terbuka, dan kapalnya terus berlayar.
Logika Ekonomi: Melawan Tekanan Dollar
Pertanyaan besarnya: bukankah membeli minyak dari AS dalam denominasi Dollar di tengah kurs yang sedang tinggi akan menguras APBN? Di sinilah kecerdikan skema ART bekerja. Perjanjian ini bersifat resiprokal atau timbal balik.
Logika sebab-akibatnya sederhana: Indonesia setuju menjadi pembeli setia energi Amerika, namun sebagai gantinya, Amerika memberikan tarif 0 persen untuk produk unggulan Indonesia seperti CPO, tekstil, dan nikel olahan. Inilah yang disebut sebagai "Barter Modern". Nilai ekspor kita ke Amerika melonjak drastis karena produk tekstil dan sepatu kita kini lebih murah 10-15 persen dibandingkan kompetitor di pasar AS.
Keuntungan dari ekspor yang masif ini menjadi "bantalan" bagi APBN. Meskipun kita mengeluarkan Dollar untuk membeli minyak, kita mendapatkan aliran Dollar yang jauh lebih besar dari ekspor barang jadi. Hasilnya, neraca perdagangan tetap surplus. Tekanan terhadap Rupiah berhasil diredam karena permintaan pasar terhadap produk Indonesia meningkat. Alih-alih membakar uang APBN hanya untuk mensubsidi harga yang melambung akibat kelangkaan, pemerintah kini menggunakan surplus perdagangan tersebut untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
Efisiensi di Tengah Krisis
Mitigasi ini juga didukung oleh penguatan armada logistik melalui Pertamina International Shipping (PIS). Penggunaan kapal tanker raksasa jenis VLCC (Very Large Crude Carrier) milik sendiri memungkinkan pengangkutan minyak dari AS dalam jumlah masif sekali jalan. Jarak memang lebih jauh, namun dengan kapasitas angkut hingga 2 juta barel dan tanpa biaya asuransi perang yang mahal (karena menghindari jalur konflik), ongkos logistik per barelnya justru menjadi sangat kompetitif.
Kita melihat sebuah pergeseran paradigma. Jika dulu Indonesia selalu berada dalam posisi defensif dan reaktif terhadap krisis global, kini pemerintah bermain taktis. Diversifikasi sumber energi dari Timur Tengah ke Amerika Serikat dan Afrika. Hal ini bukan berarti kita meninggalkan produsen Timur Tengah. Tapi kita tidak bisa menggantungkan nasib 280 juta rakyat pada satu selat yang sempit dan beresiko tinggi.
Urgensi di Balik Kenormalan
Keberhasilan skema mitigasi ini memberikan kita satu pelajaran berharga: kebijakan yang terlihat "biasa saja" atau sekadar seremonial di masa damai, seringkali merupakan penyelamat nyawa di masa krisis. Saat Perjanjian ART ditandatangani Februari lalu, mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa itu adalah fondasi ketahanan energi kita.
Hari ini, saat Selat Hormuz tutup dan dunia diliputi kecemasan, rakyat Indonesia tetap bisa menghidupkan mesin kendaraan mereka untuk mencari nafkah tanpa rasa takut akan kelangkaan. Kelancaran yang kita rasakan saat ini adalah bukti nyata bahwa strategi jangka panjang dan keberanian mengambil keputusan geopolitik yang tepat adalah harga mati bagi sebuah negara yang ingin berdaulat. Sesuatu yang tampak normal hari ini, sebenarnya adalah hasil dari perjuangan diplomasi dan negosiasi kemarin.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
