PKP Klaim Reborn Lewat Munas 2026, Tegaskan Ketua Umum Bukan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Persatuan (PKP) yang digelar, Kamis (15/1/2025), Jakarta, diposisikan sebagai momentum krusial bagi masa depan partai. Munas ini tidak sekadar menjadi ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga dimaknai sebagai titik kebangkitan PKP setelah mengalami keterpurukan serius usai gagal menjadi peserta pemilu.

Dewan Pembina PKP menilai kegagalan masuk dalam kontestasi pemilu telah berdampak sistemik terhadap keberlangsungan organisasi partai, mulai dari pusat hingga daerah. Dewan Pembina PKP, Rully Soekarta, mengakui bahwa kondisi tersebut menyebabkan fungsi partai tidak berjalan secara normal.

Rully menjelaskan bahwa guncangan pasca-gagal pemilu membuat struktur partai secara de facto tidak berfungsi.

“Di pasar pemilu itu, semua struktur dari pusat sampai daerah goncang. Secara de facto, kita seperti bubar. Fungsi partai tidak berjalan,” ujarnya.

Meski demikian, secara hukum PKP tetap eksis sebagai partai politik yang sah. Dalam situasi vakum kepemimpinan dan tidak berfungsinya struktur eksekutif, Dewan Pembina mengambil alih kendali organisasi sesuai dengan hierarki dan ketentuan internal partai.

Menurut Rully, langkah tersebut dilakukan untuk menyelamatkan organisasi, sekaligus menyiapkan konsolidasi daerah, pembenahan struktur, dan penyelenggaraan Munas guna melahirkan kepemimpinan definitif. Ia menegaskan bahwa PKP hanya mengacu pada kepengurusan yang sah berdasarkan Surat Keputusan terakhir yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam Munas kali ini, PKP menekankan bahwa ketua umum yang akan dipilih bukanlah figur berorientasi kekuasaan. Rully menegaskan, posisi ketua partai dipandang sebagai manajer organisasi politik, bukan sebagai simbol kekuasaan personal.

“Ketua partai posisinya sangat tinggi. Ketua partai seharusnya bukan raja, bukan pencari kekuasaan,” katanya.

PKP, kata Rully, ingin kembali pada wasiat para pendiri bangsa dan pendiri partai, bahwa rakyat merupakan pemilik sejati negara. Ia menyinggung sejarah Indonesia yang diproklamasikan atas nama bangsa, bukan negara, sebagai bukti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan baru PKP diharapkan mampu mengembalikan ruh awal partai yang menempatkan keadilan dan persatuan sebagai fondasi utama. Menurut Rully, hilangnya nilai keadilan dan persatuan dalam politik berpotensi menyesatkan arah bangsa.

Berbeda dengan partai politik pada umumnya, PKP tidak memilih ketua umum melalui mekanisme voting terbuka. Proses penjaringan dilakukan jauh hari melalui musyawarah berbasis kriteria kepemimpinan.

“Kami tidak hitung kepala, tapi hitung isi kepala. Musyawarah itu berilmu,” ujar Rully.

Tim penjaringan menyusun kriteria kepemimpinan periode 2026–2031 dan melakukan pemeringkatan calon. Jika peringkat teratas bersedia, proses dianggap selesai. Mekanisme ini dipilih untuk menghindari kontestasi terbuka yang berpotensi memecah partai.

Salah satu nama yang muncul dalam proses penjaringan adalah Isfan Fajar Satryo. Rully menegaskan, kemunculan Isfan bukan didorong oleh faktor keluarga, meskipun ia merupakan putra Try Sutrisno.

Menurut Rully, Isfan maju melalui proses refleksi panjang dan diskusi selama tujuh hingga delapan tahun, bukan secara instan.

“Beliau bahkan tidak mau disebut ketua umum, tetapi manajer,” kata Rully.

Isfan dinilai memiliki latar belakang yang relevan dengan tantangan politik ke depan, mulai dari pengalaman di dunia usaha, kepemimpinan organisasi, hingga jejaring lintas generasi. PKP juga mencermati pergeseran demografi pemilih, di mana lebih dari 60 persen pemilih kini berasal dari generasi milenial dan Gen Z.

Rully menegaskan bahwa struktur PKP ke depan tidak akan dibangun atas dasar loyalitas buta, melainkan rasa memiliki bersama terhadap partai.

“Bukan hormat berlebihan pada ketua, tapi rasa bertanggung jawab terhadap keputusannya,” ujarnya.

Dengan demikian, Munas PKP 2026 dipandang sebagai lebih dari sekadar agenda organisasi. Munas ini menjadi pernyataan sikap ideologis PKP untuk kembali menempatkan politik sebagai jalan etik, sekaligus upaya nyata mengimplementasikan keadilan dan persatuan dalam praktik politik nasional.