Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros, Tiga Pegawai KKP Ikut dalam Penerbangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membenarkan tiga pegawainya menjadi penumpang pesawat ATR 42-500 dengan registrasi PK-THT yang hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ketiga pegawai tersebut yakni Ferry Irawan dengan pangkat penata muda tingkat I dan jabatan analis kapal pengawas; Deden Mulyana dengan pangkat penata muda tingkat I dan jabatan pengelola barang milik negara; serta Yoga Naufal yang menjabat sebagai operator foto udara.

“Dengan ini kami menyatakan prihatin. Kami terus terang sedih dan prihatin, serta berdoa yang terbaik untuk para penumpang dan kru pesawat tersebut,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (17/1/2026) malam.

Berdasarkan informasi terakhir dari Kepala Kantor SAR Nasional Makassar yang dihubungi Tim Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pada 17 Januari 2026 pukul 19.20 WIB, Trenggono menyampaikan status pesawat, kru, dan penumpang masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.

Ia menjelaskan, ketiga pegawai KKP tersebut tengah menjalankan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara (air surveillance) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan pesawat yang dioperasikan PT Indonesia Air Transport (IAT).

Trenggono menambahkan, KKP selama ini memang secara rutin melaksanakan tugas pengawasan udara bekerja sama dengan IAT sebagai operator pesawat.

“Pesawat ini kami gunakan untuk beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk pengawasan di daerah perbatasan laut. Namun pengawasan tidak terbatas di perbatasan saja, hampir di seluruh wilayah pengelolaan perikanan kita lakukan pengawasan,” ujarnya.

Ia menegaskan KKP terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memantau perkembangan pencarian pesawat tersebut.

“Terkait pencarian dan penyebab insiden, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Basarnas, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan Kementerian Perhubungan,” kata Trenggono.

sumber : ANTARA