Perangkap Pemimpin Jahat

Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di dunia politik internasional ada satu cerita yang selalu laku keras. Cerita ini lebih sederhana dari sinetron, lebih dramatis dari film perang, dan lebih mudah dicerna daripada teori hubungan internasional di kelas pascasarjana.

Judulnya: "pemimpin jahat akhirnya tumbang." Begitu tokohnya jatuh, semua orang langsung berdiri, tepuk tangan, lalu merasa dunia baru saja diselamatkan. Musik kemenangan diputar. Koran menulis “kebebasan menang”. Para politisi memberi pidato dengan wajah khidmat, seolah sejarah baru saja mencapai bab pencerahan.

Padahal sering kali yang terjadi hanyalah satu bab lama yang berganti sampul. Seorang akademisi dari University of Pretoria, Somdeep Sen, menyebut pola ini dengan istilah yang sangat menarik: “the bad leader trap” — perangkap pemimpin jahat.

Perangkap ini sebenarnya sederhana sekali. Di suatu negara muncul seorang pemimpin yang reputasinya dianggap, dipersepsikan, atau dituduh buruk dengan berbagai labelnya: otoriter, represif, korup, menindas oposisi, membungkam media, dan memukul demonstran.

Rekam jejaknya dibicarakan di mana-mana. Sudut-sudut medsos dibuat serempak menghakiminya. Buruk semua, seolah dunia jadi gelap. Lembaga demokrasi dikeroposkan. Kritik dibungkam. Protes ditekan. Pers disensor. Oleh si pemimpin yang dituduh jahat.

Lalu suatu hari pemimpin itu ditantang, digulingkan, ditangkap, atau dibunuh. Dan dunia langsung berkata: kebebasan menang. Narasi ini terasa sangat jelas secara moral. Seolah cerita superhero. Penjahat tumbang. Dunia selamat.

Masalahnya, dalam politik internasional, cerita sederhana hampir selalu menyembunyikan persoalan yang jauh lebih rumit: hukum internasional, kepentingan geopolitik, dan masa depan masyarakat yang ditinggalkan.

Ambil contoh peristiwa terbaru: tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran kedua, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Sebelumnya dinarasikan di media-media Barat bahwa pemerintahannya selama 36 tahun bersifat represif.

Disebutkan, negara Iran keras terhadap oposisi. Disebutkan oleh media Barat, sejak akhir Desember, aparat keamanan menekan demonstrasi nasional yang menuntut perubahan struktural menuju sistem demokratis yang menghormati hak asasi manusia.

Human Rights Watch yang pro-Barat juga melaporkan pasukan keamanan menggunakan gas air mata, tongkat pemukul, dan peluru logam dari shotgun terhadap demonstran tak bersenjata. Bahkan senjata kelas militer digunakan. Rumah sakit diserbu untuk menangkap demonstran yang terluka.

Dalam narasi Barat, Khamenei cocok dengan gambaran klasik “pemimpin jahat”. Namun masalah sebenarnya bukan pada rekam jejak itu. Masalahnya adalah apa yang terjadi setelahnya.

Dalam wacana politik Barat, figur pemimpin jahat memiliki fungsi yang sangat spesifik. Terutama jika ia berasal dari Global South. Ia menjadi simbol segala sesuatu yang dianggap salah dengan dunia di luar Barat.

Represi yang dinarasikan pihak Barat kemudian menjadi kontras yang nyaman untuk membangun narasi tentang siapa “kita”: pembela demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia.

Lucunya, ketika pemimpin bermasalah muncul di dalam Barat sendiri, mereka sering diperlakukan sebagai penyimpangan, bukan bagian dari pola ini. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán misalnya, sering digambarkan menyimpang dari “nilai-nilai Eropa”, seolah sejarah Eropa sendiri tidak pernah menghasilkan rezim yang tidak liberal.

Atau Donald Trump. Retorika xenofobiknya dan serangannya terhadap norma demokrasi sering dianggap sekadar kecelakaan sejarah Amerika, bukan bagian dari tradisi panjang politik eksklusif di negeri itu.

Dengan kata lain, cerita tentang pemimpin jahat bukan sekadar mengutuk otoritarianisme di luar Barat. Cerita itu juga membantu Barat menjaga citra moralnya sendiri yang dibuat dengan standar ganda.

Dan ketika waktunya dianggap tepat, narasi yang sama menjadikan pemimpin jahat sebagai target yang mudah. Maret 2003 adalah contoh klasik, yang begitu kuat dalam ingatan sejarah dan tak bisa dihapus dari sejarah kelam bangsa Amerika.

Presiden Amerika George W Bush meluncurkan invasi ke Irak dengan tujuan menjatuhkan Saddam Hussein. Pemerintah Bush berbulan-bulan meyakinkan publik bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal dan berhubungan dengan jaringan teroris 11 September.

Dua klaim itu ternyata tidak pernah terbukti. Tetapi ketika alasan itu runtuh, satu argumen tetap tersedia: Saddam Hussein memang brutal. Gambar patung Saddam yang dijatuhkan di Lapangan Firdos di Baghdad menjadi simbol kemenangan moral.

Pidato “Mission Accomplished” Bush di kapal induk USS Abraham Lincoln menegaskan narasi tersebut. Masalahnya, kemenangan itu ternyata hanya ilusi. Irak tidak berubah menjadi demokrasi yang stabil.

Yang muncul justru tahun-tahun panjang kekacauan, perang sektarian, dan kekerasan. Invasi itu menciptakan kondisi yang melahirkan ISIS. Korban sipil mencapai lebih dari 200 ribu orang. Pemimpin jahat memang jatuh. Tetapi konsekuensi geopolitik baru saja dimulai.

Pola yang sama muncul kembali belakangan ini. Awal tahun ini pemerintahan Donald Trump melancarkan serangan militer ke Venezuela. Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, bahkan diculik dari Caracas dan dibawa ke New York untuk diadili atas tuduhan narkoterorisme.

Banyak pengamat mempertanyakan legalitas tindakan itu. Tetapi perdebatan segera kembali ke satu hal: Maduro adalah pemimpin jahat. Seorang komentator menyebutnya gabungan antara ketidakmampuan yang sombong dan represi yang brutal.

Politikus Inggris Priti Patel bahkan berkata, “Kami tidak meneteskan air mata.” Memang mungkin tidak ada yang menangisi Maduro. Tetapi ketiadaan simpati tidak menyelesaikan persoalan hukum internasional atau dampak geopolitik dari tindakan tersebut.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.