Pemkab Bireuen Minta Maaf Ucapan Sekda yang akan Usir Korban Banjir dari Kantor Bupati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Bireuen meminta maaf atas pernyataan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Bireuen, Hanafiah, S.P., CGCAE, yang menyebutkan, kantor Bupati Bireuen bukan area pengungsian tapi area perkantoran. Jadi, menurut dia, jika ada pengungsi yang mendirikan tenda di sekitar kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen bisa diusir paksa.

“Kantor Pemerintahan tidak diperuntukkan sebagai lokasi pengungsian, sah-sah saja kita usir secara paksa, seperti kita usir pedagang kaki lima yang tidak tertib,” kata dia dalam konferensi pers di Meuligoe Bireuen, Jumat (13/3/2026) malam.

Bupati Bieureun, Mukhlis Takabeya sudah menegur Sekda Hanafiah terkait pernyataanya yang dinilai melukai hati para korban banjir, khususnya yang mendirikan tenda di kantor Bupati. "Pemerintah Bieureun meminta maaf terhadap pernyataan Pak Sekda yang tidak patut. Pernyataan itu keliru dan Pak Bupati sudah menegur Pak Sekda," kata Juru Bicara Pemkab Bieureun, Muhajir Juli saat berbincang dengan Republika via telepon, Sabtu (14/3/2026) malam.

Muhajir lalu menjelaskan duduk perkara persoalan antara Sekda dengan korban banjir yang mendirikan tenda di Kantor Bupati. Menurut dia, ada pernyataan Sekda yang tidak dikutip utuh. Saat itu, kata Muhajir, pengungsi Desa Kapak datang ke kantor bupati dan diterima oleh Bupati Mukhlis beserta rombongan. Bahkan, kata Muhajir, Bupati datang ke tenda dan berdiskusi dengan para korban.

"Mereka (pengungsi) tidak sanggup lagi tinggal di tenda dan meminta tempat yang lebih layak," kata Muhajir. 

Karena itu, bupati lalu memerintahkan Sekda mencari hunian yang layak untuk ditempati sampai hunian tetap dibangun. "Para penyintas sampai berdialog dan sahur bareng Pak Bupati. Mereka juga bertanya hunian tetap kapan selesai," cerita Muhajir.

Namun, saat Sekda sudah mendapatkan rumah yang akan ditempati sementara oleh tujuh Kepala Keluarga tersebut, mereka sudah ada keputusan bersedia pindah dari tenda di Kantor Bupati. "Tapi paginya para penyintas membuat video menolak pindak ke tempat yang lebih layak. Alasannya karena mereka sebagai perwakilan dari desa," ucap Muhajir.

Sekda sempat menjemput ke tenda, tetapi para korban menolak pindah. "Setelah itu tidak ada solusi lagi karena mereka menolak pindah dari tenda di kantor bupati," ucap Muhajir.