NTB Siapkan 400 Sertifikat Kompetensi Gratis untuk Siswa SMK

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM, – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan program subsidi sertifikasi kompetensi bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebanyak 400 subsidi sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Level 2 akan diberikan hingga Juni 2026. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan langkah ini penting agar lulusan SMK tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga sertifikat yang diakui industri.

Program ini adalah upaya menjawab tantangan lama dalam pendidikan vokasi di NTB, di mana lulusan SMK seringkali kesulitan memenuhi persyaratan formal dunia kerja. Bagi banyak siswa dari keluarga petani dan nelayan, biaya uji kompetensi menjadi penghalang. Dengan subsidi ini, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing lulusan SMK.

Daya Saing dan Kesetaraan

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK masih lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Ini menandakan adanya ketidaksinkronan antara sistem pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja. Di NTB, yang sedang menikmati bonus demografi, penting untuk memastikan sumber daya manusia produktif tidak berubah menjadi beban sosial.

Untuk mendukung program ini, Gubernur Iqbal juga mendorong pengembangan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal dan internasional. Sertifikasi kompetensi dari LSP Level 2 diharapkan menjadi jembatan antara pendidikan dan industri, memberikan standar yang dipahami dunia kerja.

Sinkronisasi Industri

Sertifikasi kompetensi ini bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk memastikan keterhubungan nyata antara SMK dan industri. Konsep link and match perlu diimplementasikan dengan peta kebutuhan industri yang akurat. NTB memiliki sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan energi. Sertifikasi harus diarahkan pada kompetensi yang relevan dengan sektor-sektor tersebut.

Kerja sama dengan perusahaan harus diperluas agar sertifikat lebih bermakna, misalnya dengan skema magang atau rekrutmen langsung. Pemerintah provinsi juga diharapkan memfasilitasi forum antara kepala SMK dan asosiasi industri untuk menyelaraskan kurikulum dan kebutuhan tenaga kerja.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara