REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mendorong terciptanya ekosistem yang melibatkan platform digital global atau Over the Top (OTT) untuk turut serta dalam pembangunan infrastruktur digital nasional. Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menilai pembagian peran yang lebih berimbang di antara seluruh pelaku ekosistem digital menjadi krusial di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi digital.
Sarwoto mengungkapkan bahwa selama ini manfaat kehadiran platform digital global seperti pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan inovasi layanan sangat terasa. Namun, di sisi lain, kebutuhan investasi infrastruktur digital yang terus membengkak sebagian besar masih ditanggung sendiri oleh industri telekomunikasi.
Kondisi ini, menurutnya, menegaskan bahwa pembangunan ekosistem digital tidak bisa lagi menjadi tanggung jawab satu sektor saja. "Keterlibatan seluruh elemen ekosistem digital sangat diperlukan apalagi platform digital global selama ini memanfaatkan jaringan telekomunikasi, sehingga mereka perlu mengambil bagian dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital Indonesia," ujar Sarwoto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Dukungan terhadap Skema Fair Share
Sarwoto mengapresiasi pandangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengenai pentingnya retensi nilai ekonomi digital nasional di dalam negeri. Hal ini termasuk melalui skema fair share antara platform digital global dan penyedia infrastruktur digital nasional.
Ia menyebut gagasan tersebut sebagai langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan penguatan kapasitas nasional. "Dengan semakin besarnya kebutuhan konektivitas, harus diimbangi dengan kontribusi yang lebih proporsional dari seluruh pelaku ekosistem digital," tegas Sarwoto.
Momentum Kebijakan Tata Kelola Digital
Selain itu, Mastel juga menyampaikan dukungannya terhadap penyempurnaan tata kelola platform digital yang kini semakin menguat di lingkungan pemerintah maupun DPR RI. Sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI dinilai telah memiliki kesamaan pandangan mengenai urgensi kebijakan ini.
Sarwoto menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Kemenkomdigi untuk menghadirkan kebijakan yang mendorong kontribusi platform digital global melalui kolaborasi berkeadilan dengan industri telekomunikasi. “Dengan begitu, pembangunan infrastruktur digital nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia," kata Sarwoto.
Pernyataan ini mengemuka dalam rangkaian kegiatan Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026, yang turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, serta Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
.png)
6 hours ago
2

















































