.png)
3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) buatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mendapat sorotan dari akademisi.
Giliran Dewan Profesor Universitas Padjadjaran menyampaikan 'Seruan Padjadjaran' kepada Guru Besar dan Civitas Akademika Unpad untuk memberikan perhatian secara kritis terhadap Board of Peace (BoP), Agreement on Reciprocal Trade (ART) dan Agresi Israel terhadap Iran demi kedaulatan negara dan kepentingan nasional Indonesia.
Lewat keterangan tertulis, Sabtu (7/3/2026), Dewan Profesor Unpad menegaskan, posisi Indonesia dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bebas aktif sedang menghadapi ujian berat dengan terjadinya berbagai dinamika, dari keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BoP), ditandatanganinya Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang substansinya sangat merugikan Indonesia. Terlebih situasi dunia ikut memanas usai agresi militer AS-Israel ke Iran.
Pembukaan UUD 1945 menempatkan Indonesia pada posisi yang tegas terhadap prinsip-prinsip kebijakan luar negeri: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”, lalu dilanjutkan dengan salah satu tujuan negara di dalam paragraf keempat: “... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”.
Menurut Dewan Profesor, makna bebas aktif berarti Indonesia bebas menentukan posisi dan langkah diplomasi sesuai kepentingan nasional, bukan berarti tidak mengambil sikap ketika terjadi pelanggaran kemanusiaan atau ketidakadilan yang nyata. Kebijakan luar negeri yang “aktif” menuntut keberpihakan yang konsisten pada nilai-nilai kemanusiaan dan memihak pada perlindungan martabat manusia dan pemulihkan keadilan.
Untuk itu, Dewan Profesor pun menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan agresi militer yang dilakukan Israel, dengan bantuan Amerika Serikat, terhadap Republik Islam Iran.
"Serangan terhadap suatu negara berdaulat, merupakan eskalasi ekstrem yang melanggar Hukum Internasional, mengancam stabilitas kawasan, dan memperbesar risiko konflik regional yang lebih luas. Jika praktik semacam ini dibiarkan, maka tatanan internasional berbasis hukum (rulebased international order) akan kehilangan legitimasi moral dan yuridisnya,"tulis pernyataan Dewan Profesor Unpad yang ditandatangani ketuanya Prof Atwar Bajari.
