.png)
4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Jelang pemberangkatan kelompok terbang (kloter) gelombang perdana penyelenggaraan ibadah haji 2026 M/ 1447 H yang kurang dari dua bulan lagi, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menghadapi ujian berat, situasi kawasan Timur Tengah tengah berkecamuk perang antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang berpotensi meluas dan memburuk. Keamanan dan ruang udara untuk penerbangan menjadi faktor sangat krusial. Pasalnya misi haji Indonesia merupakan rombongan terbesar dengan kuota 221 ribu jamaah.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang menandai awal transisi dari Kemenag ke Kemenhaj berada di persimpangan dan dilema. Di satu sisi ada ancaman keselamatan jamaah yang mutlak menjadi prioritas utama, namun jika membatalkan pengiriman jamaah secara sepihak akan memicu efek domino yang masif menimbulkan menumpuknya antrean (waiting list) ibadah haji.
"Bukan itu saja, uang triliunan biaya haji yang sudah dibayarkan sebagai komitmen membiayai pelbagai kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi, hingga biaya Masyair menjadi rumit jika dilakukan pembatalan, terlebih kontrak-kontrak tersebut dilakukan dengan pihak swasta (syarikah)," kata Mustolih kepada Republika, Jumat (13/3/2026)
Oleh karena itu, ia mengatakan, Kemenhaj harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan, apakah akan memberangkatkan misi haji 2026 M/ 1447 H, tidak mengirimkan atau mengirimkan dengan merubah skema perjalanan yang sudah dirancang. Perlu dilakukan kajian komprehensif dan intensif dengan DPR, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen TNI, kedutaan dan melihat bagaimana sikap negara-negara mayoritas muslim pengirim jamaah seperti Malaysia, Yaman, Pakistan, Turki dan negara kawasan Asia lainnya.
