Imigrasi Maluku Perkuat Pengawasan untuk Dukung Investasi dan Pariwisata

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON, – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku berkomitmen memperkuat pengawasan keimigrasian untuk mendukung iklim investasi dan sektor pariwisata setempat. Penguatan ini dilakukan melalui optimalisasi fungsi intelijen, penegakan hukum, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Gindo Ginting, di Ambon, Rabu (1/7), menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi prioritas. Hal ini mengingat karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan yang memiliki wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, serta mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.

"Keberhasilan penyelenggaraan keimigrasian tidak hanya diukur dari pelayanan yang cepat dan berkualitas, tetapi juga dari kemampuan institusi menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang berkeadilan, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan situasi keimigrasian yang kondusif," kata Gindo.

Kolaborasi dan Pencegahan

Ia menjelaskan, penguatan pengawasan akan dijalankan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. Pendekatan kolaboratif dan preventif ini bertujuan untuk menekan potensi kerawanan keimigrasian.

Selain itu, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku akan mengoptimalkan Program PIMPASA dan Desa Binaan Imigrasi. Langkah ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan keimigrasian hingga ke tingkat desa.

Menurut Gindo, penyelenggaraan tugas keimigrasian harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi integritas sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dukung Pembangunan Daerah

Gindo menambahkan, penguatan fungsi keimigrasian diharapkan mampu mendukung iklim investasi dan sektor pariwisata di Maluku. Hal ini diwujudkan melalui pelayanan yang prima tanpa mengabaikan aspek keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan keimigrasian yang terus berkembang. Dengan budaya kerja yang berintegritas dan profesional, kami optimistis dapat meningkatkan kinerja organisasi sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan keamanan nasional," ujarnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara