.png)
2 hours ago
1
Pernyataan Pejabat Sementara (PJs) Gubernur Bank Indonesia (BI) mengenai Peluncuran Perluasan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 Persen dan Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Ritel dalam momen perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 RI di Kompleks BI, Jakarta, Senin (17/8/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI), Bank Indonesia (BI) meluncurkan dua inovasi anyar. Yakni perluasan kebijakan Merchant Discount Rate Quick Response Code Indonesian Standard (MDR QRIS) 0 persen dan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI).
“Bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 tahun maka kita kembali menorehkan langkah penting dalam perjalanan sistem pembayaran nasional dimana semangat kemerdekaan diwujudkan melalui peluncuran perluasan kebijakan MDR QRIS 0 persen dan implementasi Kartu Kredit Indonesia,” kata Pejabat Sementara (PJs) Gubernur BI Destry Damayanti dalam agenda Peluncuran Perluasan MDR QRIS 0 Persen dan Implementasi Kartu Kredit Indonesia di Kompleks BI, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Destry menerangkan, dua inisiasi tersebut sejalan dengan pilar Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan Asta Cita Pemerintah, bahwa BI akan terus mendorong sistem pembayaran agar semakin mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, inisiasi BI merupakan upaya menjaga perekonomian domestik di tengah tantangan global.
“Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian serta tantangan terhadap daya beli masyarakat, diperlukan langkah bersama yang mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital menuntut sistem pembayaran untuk terus berkembang secara adaptif, inklusif, aman, dan prudent, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi,” terangnya.
Destry menerangkan, sistem pembayaran bukan sekedar sarana transaksi, namun merupakan urat nadi dalam aktivitas ekonomi yang menghubungkan masyarakat dengan pelaku usaha, menghubungkan inovasi dengan produktivitas, serta menghubungkan kepercayaan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, setiap kemajuan sistem pembayaran harus bermuara pada satu tujuan, yakni kebijakan pro-growth yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan dan daya saing perekonomian nasional.
