.png)
3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan alasan rasional Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina. Jenderal Sigit mengatakan, selama ini permasalahan perdamaian di Palestina sulit diupayakan langsung melalui lembaga-lembaga resmi internasional seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB).
Sementara Indonesia, kata Sigit, harus tetap mengupayakan perannya membela Palestina melalui partisipasi politik luar negeri bebas aktif, dan nonblok. “Salah satu pilihannya beliau (Presiden Prabowo) memilih untuk masuk dalam Board of Peace,” ujar Kapolri Sigit saat buka bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Polri di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Sigit mengakui, masuknya Indonesia dalam BoP itu sempat memunculkan polemik, dan kritik.
Akan tetapi, Jenderal Sigit meyakini, niat baik Presiden Prabowo yang ingin membawa pengaruh langsung politik luar negeri Indonesia dalam masalah Palestina yang selama ini sulit melalui DK PBB. “Di sisi lain, manakala lembaga-lembaga universal seperti PBB ataupun negara-negara besar yang selama ini bertugas untuk menjaga perdamaian (DK PBB) tidak didengarkan, maka kemudian mau tidak mau Bapak Presiden mencoba untuk masuk BoP,” ujar Sigit.
Harapannya, kata Sigit agar Indonesia dapat tampil langsung untuk perdamaian di Palestina, pun di Timur Tengah (Timteng). “Sehingga tetap masih ada kesempatan untuk bicara tentang perdamaian di Palestina, di Timur Tengah. Dan ini yang sedang beliau (Presiden Prabowo) lakukan,” kata Sigit. BoP merupakan organisasi adhoc di luar mandat DK PBB bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donad Trump. BoP dibentuk khusus untuk menjadi Dewan Perdamaian di Gaza, Palestina.
Pada Januari 2026 lalu, lebih dari 30 negara yang bergabung dengan BoP, termasuk Indonesia. Namun yang menjadi masalah selama ini, kritik terhadap BoP dengan tak menyertakan Palestina sebagai anggota. BoP dikepalai oleh Trump. Dan dalam BoP itu terbentuk pula yang namanya Pasukan Stabilitas Internasional (ISF). Lima negara ditetapkan oleh Dewan BoP sebagai anggota ISF, juga termasuk Indonesia yang menjadi wakil komandan.
Negara-negara ISF, mengirimkan 20 ribu tentara dari negara masing-masing untuk dikerahkan ke Gaza. Indonesia menyiapkan 8.000 prajuritnya. Selebihnya, dari negara Maroko, Kosovo, Azerbaijan, dan Albania. Prajurit-prajurit militer tersebut nantinya akan menjadi pasukan khusus yang menjaga perdamaian di Gaza. Tetapi tetap tanpa mandat DK PBB. Kritik terhadap ISF, pun muncul setelah tugas pasukan lima negara itu akan digunakan oleh BoP untuk melucuti senjata faksi-faksi pejuang di Gaza, Palestina.
