Akselerasi Pemulihan Irigasi di Jantung Sumatera Barat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberlanjutan ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada ketangguhan sarana penunjang di tingkat tapak, di mana perbaikan infrastruktur pertanian menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas produksi.

Di tengah ancaman krisis iklim dan risiko bencana alam yang kian dinamis, langkah pemerintah dalam merehabilitasi saluran air bukan sekadar urusan teknis konstruksi, melainkan upaya penyelamatan ekonomi kerakyatan. Bagi para petani, setiap meter saluran irigasi yang diperbaiki adalah harapan yang mengalir kembali, memastikan hamparan sawah tetap hijau dan lumbung pangan tetap terisi di tengah proses pemulihan pascabencana tahun 2026 ini.

Kabupaten Solok memiliki peran krusial dalam peta pangan wilayah; daerah ini merupakan produsen padi terbesar kedua di Sumatera Barat dengan rata-rata produksi mencapai 320 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) per tahun. Secara keseluruhan, Sumatera Barat sendiri berkontribusi menyumbang sekitar 1,5 juta ton GKG, atau setara dengan 2,8 persen dari total produksi padi nasional. Angka ini menegaskan bahwa setiap gangguan pada sistem pengairan di Solok tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga memberikan efek getar pada stabilitas stok beras di level regional dan nasional.

Menyadari posisi strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) untuk membenahi irigasi yang mengaliri 5.500 hektare sawah di Kabupaten Solok. "Ini adalah langkah penanganan jangka panjang. Fokus kita tahun ini adalah pembenahan saluran irigasi di Nagari Banda Gadang dan Koto Guguak, Kecamatan Gunung Talang," tegas Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, di sela kunjungannya ke Kabupaten Solok.

Saluran irigasi ini merupakan urat nadi vital yang sempat lumpuh total akibat banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu. Sedimen lumpur pekat yang menumpuk di sepanjang jalur air telah mengganggu pasokan bagi lahan persawahan di lima nagari utama, yakni Nagari Kotogaek Guguak, Kotogadang Guguak, Jawi-Jawi Guguak, Talang, dan Cupak. Jika tidak segera ditangani secara permanen, ribuan hektare lahan sawah di sentra penghasil padi terbaik di Ranah Minang ini terancam mengalami gagal tanam.

Gubernur Mahyeldi juga menginisiasi kolaborasi pendanaan untuk mempercepat perbaikan pada titik hulu atau "Kapalo Banda". Selain dana APBD, pemerintah provinsi menggandeng sektor perbankan melalui dukungan CSR Bank Nagari. Sinergi ini memungkinkan penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sumber air di hulu hingga saluran distribusi di hilir, sehingga normalisasi pasokan air bagi petani dapat tercapai lebih cepat dan efektif.

Di tingkat nasional, krisis infrastruktur pertanian pascabencana ini juga menjadi atensi serius Pemerintah Pusat. Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian, menyatakan bahwa Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah bersinergi untuk mempercepat rehabilitasi di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim gabungan ini bergerak cepat melakukan normalisasi sungai-sungai utama yang selama ini menjadi sumber primer bagi areal persawahan masyarakat.

Khusus di Sumatera Barat, titik fokus perbaikan mendesak lainnya adalah aliran Batang Gawan di Nagari Salayo, Kecamatan Kubung. Lokasi ini merupakan salah satu pusat lumbung padi paling produktif di Kabupaten Solok yang sangat bergantung pada kestabilan aliran sungai. Dengan perbaikan permanen yang tengah berjalan, pemerintah optimistis sektor pertanian di Sumatera Barat akan segera bangkit, membuktikan bahwa komitmen kuat pada infrastruktur adalah fondasi utama bagi kemandirian pangan Indonesia di masa depan.

sumber : Antara