.png)
1 week ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat (Jabar) resmi merampungkan rapat formatur yang digelar di Menara Kadin Jabar, Jalan Sukabumi No. 42, Kota Bandung, pada Selasa (7/10). Rapat ini menjadi tonggak penting bagi perjalanan organisasi pasca terpilihnya Almer Faiq Rusydi sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Barat periode 2025–2030.
Tim formatur Kadin Jabar terdiri atas Ketua Umum Terpilih Almer Faiq Rusydi sebagai Ketua Formatur, bersama empat anggota: Ketua Kadin Kabupaten Bogor Sintha Dec Checawaty, Ketua IWAPI Jawa Barat Marsura Ram Idjal, Ketua Umum Gapensi Jabar T.B. Nasrul Ibnu H.R, dan Ketua Kadin Kabupaten Sumedang Thomas Darmawan.
Rapat formatur tersebut berhasil menuntaskan penyusunan kepengurusan Kadin Jabar periode 2025–2030. Tahap berikutnya adalah pelantikan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie.
Anggota Tim Formatur, Thomas Darmawan mengatakan, rampungnya rapat formatur ini menjadi titik awal perjalanan kepengurusan Kadin Jabar dengan formasi yang utuh. Ia menegaskan, pengurus kini dapat segera menjalankan program-program kerja strategis serta memperkuat peran Kadin sebagai mitra utama dalam mendukung pertumbuhan perekonomian hingga 8 persen di wilayah Jabar.
Sementara itu, Almer Faiq Rusydi, Ketua Umum Kadin Jawa Barat terpilih sekaligus Ketua Tim Formatur, berharap agar pengurus baru dapat bekerja dengan penuh komitmen dan dedikasi. Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang perlu dikawal, terutama dalam memperkuat iklim investasi dan menyelaraskan program Kadin dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Pengurus Kadin Jawa Barat di bawah kepemimpinan saya akan segera tancap gas menyusun dan melaksanakan program-program kerja yang mengedepankan inklusivitas dan kolaborasi. Kami ingin menciptakan iklim usaha yang kondusif di seluruh wilayah Jawa Barat,” ujar Almer.
Dengan selesainya rapat formatur ini, Kadin Jawa Barat siap melangkah cepat untuk memperkuat peran dunia usaha. Serta, menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
