.png)
5 days ago
25
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara soal maraknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah. Menurut Tito, kepala daerah tidak mungkin diawasi Kemendagri selama 24 jam.
Kemendagri, kata Tito, telah berupaya memperkuat integritas kepala daerah sejak awal masa jabatan melalui kegiatan retreat yang melibatkan sejumlah lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, hingga Polri.
“Yang kita bisa lakukan kepada kepala daerah ini adalah satu, kita melakukan retreat tujuannya untuk menguatkan nasionalismenya, integritasnya ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal termasuk KPK juga hadir di sana, BPKP juga hadir memberikan masukan, Kementerian Keuangan dan lain-lain,” kata Tito merespons 15 kepala daerah yang terjaring OTT sepanjang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (16/7).
Selain pembinaan, kata Tito, Kemendagri juga menerapkan sistem pengawasan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui sistem tersebut, pemerintah pusat dapat memantau penyusunan hingga pelaksanaan APBD di daerah.
Namun, ia mengakui sistem pengawasan tetap memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum kepala daerah. “Yang kita bisa lakukan adalah membuat sistem untuk pengawasan masalah keuangan. Ada namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), di mana APBD-nya bisa kita lihat, kita memberikan guideline cara menyusun APBD. Kemudian sistem pengawasan juga keuangannya ada,” katanya.
“Tapi kan namanya sistem bisa aja diakalin di lapangan ya. Dan teman-teman kepala daerah ini kan sekali lagi dipilih rakyat, latar belakangnya beda-beda. Ada yang paham birokrasi, ada juga apa namanya itu yang nggak mengerti tentang administrasi sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya; Sekda, BKD, Bappeda,” katanya menambahkan.
