.png)
2 days ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memanasnya konflik di Timur Tengah memunculkan kekhawatiran baru terhadap jalur distribusi energi global. Salah satu yang diwaspadai adalah risiko penutupan Selat Hormuz, jalur strategis pengiriman minyak dunia. Pemerintah menilai situasi ini dapat berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan eskalasi konflik berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas, termasuk minyak mentah Indonesia (ICP), batu bara, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan nikel. “Konflik Timur Tengah berpotensi berdampak pada peningkatan harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, serta aktivitas ekonomi secara parsial,” ujar Deni dalam pesan singkatnya, Senin (2/3/2026).
Jika Selat Hormuz terganggu, harga minyak dunia bisa melonjak lebih tinggi. Dampaknya bukan hanya ke pasar global, tetapi juga ke dalam negeri, terutama pada beban subsidi energi. Kenaikan harga minyak berisiko menambah tekanan belanja negara untuk menjaga harga BBM dan listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.
Meski demikian, pemerintah melihat ada sisi positif dari kenaikan harga komoditas ekspor utama. Batu bara, CPO, dan nikel yang harganya terdorong naik berpotensi memberi tambahan penerimaan negara atau windfall. Namun, tambahan penerimaan tersebut harus diimbangi dengan potensi lonjakan belanja energi.
Dari sisi perdagangan, dampak langsung konflik dinilai relatif terbatas. Nilai ekspor Indonesia ke negara-negara Teluk sekitar 8,7 miliar dolar AS, jauh lebih kecil dibandingkan total ekspor nasional yang mendekati 300 miliar dolar AS. “Dampak terhadap ekspor relatif terbatas, namun risiko penutupan Selat Hormuz tetap perlu diwaspadai,” kata Deni.
Pemerintah menegaskan komitmen menjaga defisit APBN tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Stabilitas fiskal dinilai penting agar program prioritas tetap berjalan dan daya beli masyarakat tidak terganggu.
Ke depan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan untuk meredam berbagai potensi risiko. Bagi masyarakat, yang paling terasa adalah bagaimana negara menjaga harga energi dan stabilitas ekonomi tetap aman di tengah gejolak global yang belum mereda.
