Purbaya Dukung Thomas Djiwandono Jadi Gubernur Bank Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Purbaya menilai perpindahan dari kebijakan fiskal ke moneter justru dapat memperkaya pengalaman perumusan kebijakan.

“Ya, bagus. Biar Pak Thomas punya pengalaman yang lebih luas lagi. Sudah di fiskal sekarang, kalau masuk ke moneter kan bagus. Saya mendukung,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Purbaya juga menyebut posisi yang ditinggalkan Thomas di Kementerian Keuangan berpotensi diisi oleh Deputi Gubernur BI Juda Agung. “Kelihatannya begitu. Saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Juda mungkin besok. Saya mau lihat niatnya dia apa,” ujarnya.

Ia pun tidak menampik adanya pola pertukaran posisi antara fiskal dan moneter. “Iya, kelihatannya begitu, switch. Berarti kemarin-kemarin Pak Thomas ke BI sekalian belajar, disuruh ngintip-ngintip di BI ada apa saja. Kan sudah ngintip dua kali, cukup. Jadi pindah ke sana juga cukup,” tutur Purbaya.

Tak relevan dengan isu independensi

Dari parlemen, anggota Komisi XI DPR Misbakhun menegaskan isu independensi tidak relevan dijadikan dasar untuk meragukan kelayakan Thomas Djiwandono sebagai calon pimpinan BI.

“Apa kaitannya dengan independensi? Menurut kalian apa yang berkaitan dengan independensi? Jangan sampai kemudian urusan-urusan yang sifatnya insinuatif seperti itu dijadikan isu untuk mendegradasi soal kemampuan Pak Tommy sendiri,” ujar Misbakhun.

Menurut Misbakhun, rekam jejak dan kapasitas Thomas sudah memadai. “Pak Tommy adalah orang yang mempunyai kompetensi. Latar belakang pendidikannya memadai,” tegasnya.

Ia menambahkan, Thomas juga memiliki pengalaman birokrasi dan reputasi profesional yang kuat. “Kemudian, dia punya pengalaman yang juga memadai. Pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan dan mempunyai latar belakang reputasi yang bagus di bidang-bidang yang beliau tekuni sebagai seorang pengusaha,” ujar Misbakhun.

Misbakhun juga menepis anggapan hubungan keluarga dengan Presiden sebagai alasan penolakan. “Orang tua beliau juga pernah menjadi deputi, menjadi Gubernur Bank Indonesia, dan sebagainya. Apa yang diragukan? Kalau hubungan dengan Pak Presiden itu jangan kemudian dijadikan alasan,” katanya.

Ia menegaskan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR akan berjalan terbuka. “Lihat saja, fit and proper itu terbuka. Kalian juga bisa menilai kemampuan, kapasitas, dan sebagainya,” ujar Misbakhun.

Misbakhun memastikan keputusan akhir berada pada mekanisme politik di Komisi XI DPR.