Prabowo, Perdamaian Gaza dan Solusi Dua Negara

REPUBLIKA.CO.ID, Deklarasi Sharm el-Sheikh pada 13–14 Oktober 2025 menandai babak baru diplomasi Timur Tengah. Empat kepala negara—Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar—menandatangani dokumen yang disebut sebagai “Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity”.

Presiden Prabowo Subianto memang hadir sebagai saksi undangan, namun rakyat Indonesia memandangnya sebagai simbol kebangkitan diplomasi Indonesia yang mencoba meneguhkan posisi di antara moralitas dan realpolitik global.

Namun, euforia deklarasi dan kehadiran Prabowo itu segera diikuti tanda tanya: apakah dokumen tersebut benar-benar menjamin terwujudnya solusi dua negara yang adil bagi Palestina? Ataukah hanya menjadi kompromi politik sementara yang meredakan tekanan internasional tanpa mengubah struktur ketidakadilan yang telah berlangsung puluhan tahun?

Dilema Sharm el-Sheikh: Perdamaian atau Penundaan?

Deklarasi empat negara (AS, Mesir, Qatar, Turki) di Sharm el-Sheikh menjanjikan tiga hal: penghentian kekerasan di Gaza, pembentukan mekanisme rekonstruksi kemanusiaan, dan proses transisi politik menuju stabilitas jangka panjang. Tetapi tidak ada satu pun klausul eksplisit mengenai batas waktu pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Inilah yang menimbulkan kegelisahan diplomatik: bagaimana mungkin berbicara tentang perdamaian tanpa menjawab akar ketidakadilan politik? Bagi Indonesia—yang konstitusinya menegaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”—dukungan terhadap perjanjian seperti ini harus disertai dengan syarat moral dan politik yang jelas.

Presiden Prabowo tampak memilih posisi yang hati-hati. Ia mendukung perjanjian tersebut demi kemanusiaan, tetapi menegaskan bahwa solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan damai yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Indonesia berupaya menjadi broker of peace yang independen, bukan sekadar pengikut kekuatan besar.

Jejak Diplomasi Indonesia: Dari Prinsip ke Pragmatisme

Sejak masa Soekarno, politik luar negeri Indonesia berdiri di atas fondasi moral: anti-penjajahan dan pembelaan terhadap bangsa tertindas. Konferensi Asia–Afrika 1955 di Bandung menegaskan posisi itu. Dalam beberapa dekade, Indonesia menjadi suara dunia Selatan yang menyerukan kemandirian dan keadilan global.

Namun, di era geopolitik multipolar saat ini, diplomasi Indonesia harus lebih fleksibel. Prabowo mewarisi semangat moral itu, tetapi mengemasnya dengan pendekatan yang lebih pragmatis—membangun kepercayaan lintas blok, dari Washington hingga Doha, dari Paris hingga Riyad, dari Ankara hingga Kairo. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan bahwa suara moral tidak boleh berhenti di mimbar, tetapi harus hadir nyata di meja perundingan.

Arti Dukungan Presiden Prabowo terhadap Deklarasi Trump

Dukungan Indonesia bisa bermakna beberapa hal — ada nilai strategis, juga risiko politis. Bernilai strategis-positif, jika Indonesia mengambil posisi konstruktif dalam proses diplomasi internasional; berusaha menjadi bagian dari upaya mengakhiri penderitaan Gaza dan membuka jalur rekonstruksi.

Dukungan Prabowo dapat memperbesar pengaruh Indonesia di forum multilater alur perundingan (OIC, PBB), sehingga memungkinkan tekanan lanjutan agar klausul politik konkret dimasukkan. Praktis: jika deklarasi memfasilitasi akses kemanusiaan dan jeda kekerasan, itu punya nilai moral dan kemanusiaan segera.

Namun dukungan Prabowo bukan tanpa risiko politik. Jika deklarasi tidak memuat jaminan politik, dukungan RI bisa dilihat domestik/ internasional sebagai legitimasi tanpa kepastian — berisiko ditafsirkan sebagai “menyetujui” status quo tanpa tuntutan hak Palestina. Hilangnya leverage moral bagi Indonesia untuk menuntut solusi dua-negara bila dukungan diberikan tanpa syarat. Juga patut dihitung potensi kritik dari aktor-aktor pro-Palestina domestik dan kawat implikasi bagi citra politik luar negeri RI di mata publik Muslim internasional.