Polri Perkuat Digitalisasi Pelayanan Publik Lewat Inovasi Korlantas

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun 2026 di Auditorium PTIK, Jakarta, Jumat (22/5/2026). Transformasi digital yang dikembangkan Korlantas Polri melalui ETLE Drone, ETLE Face Recognition, SIM Digital hingga integrasi layanan berbasis data real time, menjadi salah satu implementasi konkret jawaban Polri atas rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), khususnya pada aspek penguatan tata kelola, transparansi pelayanan publik, pengawasan, digitalisasi, serta pencegahan penyimpangan dalam layanan kepolisian. (FOTO : Dok Polri)

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, reformasi Polri harus diwujudkan dalam sistem pelayanan yang lebih transparan, cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat, bukan hanya perubahan regulasi. Rekomendasi reformasi tidak boleh berhenti pada dokumen. Masyarakat harus merasakan perubahan nyata dalam pelayanan publik Polri. (FOTO : Dok Polri)

Polri terus memperluas digitalisasi layanan nasional. Selain ETLE dan SIM Digital, Korlantas juga telah memperkuat layanan berbasis digital melalui SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang telah terintegrasi dengan 1.324 Samsat atau 93,7 persen nasional, SINAR (SIM Nasional Presisi yang terhubung dengan 153 Satpas, 783.858 penerbitan E-BPKB, Penguatan 1 NTMC, 31 RTMC, dan 25 TMC untuk pengelolaan lalu lintas berbasis data real time, Pengembangan Body Worn Camera untuk meningkatkan akuntabilitas personel dan Integrasi CCTV dan Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan lalu lintas. (FOTO : Dok Polri)

Menurut Wakapolri, inovasi layanan digital menjadi bagian dari reformasi tata kelola Polri yang menempatkan pelayanan publik sebagai pusat perubahan institusi. Digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat. (FOTO : Dok Polri)

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, keberhasilan transformasi tetap ditentukan kualitas SDM dan integritas personel. Sebaik apa pun sistem yang dibangun, faktor utama tetap manusia yang menjalankannya. (FOTO : Dok Polri)