Penyelundupan 1.000 Ton Beras di Karimun, Kabapanas: Pengkhianatan Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengecam keras dugaan penyelundupan 1.000 ton beras di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap capaian swasembada pangan. Insiden ini terungkap saat Amran meninjau temuan beras ilegal di Kawasan Bea Cukai, Karimun, pada Senin lalu.

Amran menyatakan tindakan ini sangat merugikan, mengingat saat ini Indonesia sudah mencapai swasembada dengan stok beras nasional lebih dari tiga juta ton. "Ini pengkhianat bangsa menurut saya. Masa melakukan hal seperti ini, kita sudah surplus, kita banyak stok," tegas Amran.

Ia mengapresiasi langkah cepat aparat hukum dalam mengamankan beras ilegal tersebut, dan menekankan pentingnya tindakan tegas tanpa kompromi terhadap pelaku penyelundupan demi kepentingan nasional. Praktik ilegal ini dinilai melemahkan posisi petani Indonesia, yang berjumlah sekitar 115 juta orang.

Pemerintah, lanjutnya, telah mengumumkan capaian swasembada pangan baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga gangguan terhadap stabilitas ini tidak boleh dibiarkan. "Kita sudah swasembada pangan. Bapak Presiden sudah mengumumkan di tingkat nasional dan internasional," kata Amran.

Amran juga menyoroti kejanggalan asal beras yang disebut berasal dari Tanjung Pinang, area tanpa sawah, namun akan dikirim ke Palembang yang justru surplus produksi beras. Hal ini menguatkan dugaan bahwa beras tersebut merupakan hasil penyelundupan.

Pemerintah memastikan proses hukum akan dituntaskan dengan penyidikan dari Mabes Polri, Satgas terkait, Polda setempat, serta dukungan TNI dan Kejaksaan untuk memastikan transparansi kasus ini.

Amran mengingatkan bahaya dari penyelundupan pangan tanpa prosedur karantina, yang berpotensi membawa penyakit berbahaya. Ia mencontohkan kasus impor ilegal yang memicu penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2020, menurunkan populasi ternak dan menyebabkan kerugian triliunan rupiah.

"Penyelundupan beras dalam jumlah berapa pun harus ditindak tegas hingga ke akar," tutup Amran.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara