Pemkab Probolinggo Evaluasi Sistem Tiket Daring di Gunung Bromo

REPUBLIKA.CO.ID, PROBOLINGGO, – Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) melakukan monitoring dan evaluasi penerapan sistem tiket daring di kawasan wisata Gunung Bromo pada Kamis (14/5) hingga Jumat (15/5). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, dan melibatkan berbagai instansi terkait.

Monitoring ini merupakan tindak lanjut dari regulasi baru yang mewajibkan pembayaran retribusi wisata secara daring sebelum wisatawan memasuki kawasan Gunung Bromo. Setiap kendaraan jeep yang membawa wisatawan juga diwajibkan memiliki tiket sesuai jumlah penumpang.

“Implementasi tiket daring ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih tertib, modern, dan profesional,” kata Heri Mulyadi di Probolinggo, Jumat (15/5).

Penerapan sistem digital ini tidak hanya mempermudah pelayanan wisatawan, tetapi juga mendukung administrasi pendataan pengunjung secara lebih akurat. Dengan sistem ini, data wisatawan tercatat lebih baik, memudahkan administrasi, dan bahkan klaim asuransi wisata.

Sistem dan Prosedur

Pelaksanaan monitoring dilakukan melalui pemeriksaan tiket di titik kontrol pertigaan Desa Wonotoro. Wisatawan yang belum memiliki tiket akan diarahkan ke Desa Jetak untuk pembelian tiket secara daring. Sementara itu, wisatawan yang telah memiliki tiket dapat langsung menjalani proses pemindaian barcode sebelum memasuki kawasan wisata Bromo.

Untuk memastikan kelancaran penerapan sistem tiket daring, koordinasi terus dilakukan dengan operator jeep wisata dan pelaku usaha pariwisata. “Kami terus melakukan sosialisasi kepada operator jeep dan seluruh pelaku wisata agar penerapan tiket online ini dapat berjalan lancar,” tambah Heri.

Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pelayanan wisata yang lebih aman dan profesional di kawasan Gunung Bromo.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara