.png)
9 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat komitmen terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Hal ini tercermin dalam pertemuan Staf Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Tina Talisa dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/3/2026), yang turut membahas perkembangan proyek strategis nasional tersebut.
Tina mengatakan, dirinya bersama Suwardi mewakili jajaran Staf Khusus Wakil Presiden untuk bertemu langsung dengan Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas perkembangan pembangunan IKN serta langkah pemerintah memastikan keberlanjutan proyek tersebut.
“Tadi saya juga diskusi soal IKN dengan Pak Jokowi. Saya terakhir ke IKN itu 21 Januari 2026 sebagai tindak lanjut arahan Pak Wapres untuk mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bergiliran berkantor dalam kawasan IKN,” ujar Tina usai pertemuan.
Ia menjelaskan, langkah penugasan berkantor secara bergiliran di kawasan IKN merupakan bagian dari upaya mempercepat proses transisi pusat pemerintahan. Menurut dia, kehadiran unsur pemerintah secara langsung di kawasan tersebut menunjukkan keseriusan dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Pemerintah sebelumnya memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan, bahkan dipercepat, dengan dukungan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Dukungan fiskal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa proyek IKN tetap menjadi prioritas strategis nasional dalam jangka menengah.
Selain membahas IKN, Jokowi juga menyampaikan pesan terkait pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan sebagai fondasi stabilitas nasional, terutama dalam memastikan keberlanjutan program-program pembangunan jangka panjang.
“Pesan beliau, kita sama-sama terus jaga persatuan, kerukunan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin, itu yang paling penting,” ujar Tina.
Ia menambahkan, sinergi antar unsur pemerintah menjadi faktor penting untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional, termasuk memastikan IKN dapat berfungsi optimal sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
