Menutup Konflik Agraria, Memastikan Kehadiran Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Awal tahun menghadirkan pertanyaan yang sama: mengapa konflik agraria tak pernah benar-benar selesai?

Kasusnya berpindah lokasi, aktornya berganti, tetapi polanya nyaris serupa—tumpang tindih hak, ketidakjelasan status tanah, dan negara yang datang terlambat. Selama persoalan ini terus berulang, kepastian hukum akan tetap menjadi janji yang terasa jauh dari kehidupan warga.

Masalahnya bukan karena Indonesia kekurangan aturan. Secara konstitusional, tanah dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kita memiliki Undang-Undang Pokok Agraria 1960, beragam peraturan turunan, hingga program reforma agraria dan pendaftaran tanah sistematis.

Namun, konflik tetap tumbuh. Artinya, yang bermasalah bukanlah teks hukum, melainkan cara negara mengeksekusi dan menyelaraskan kebijakan pertanahan.

Dalam praktik, negara sering tampil sangat tegas ketika memberi izin—baik untuk investasi, pembangunan, maupun proyek strategis. Tetapi ketegasan itu kerap mengendur ketika konflik muncul.

Negara berubah menjadi penonton, mendorong para pihak saling berhadapan di pengadilan, sementara ketegangan sosial di lapangan membesar. Di sinilah ketimpangan peran negara terlihat jelas: kuat sebagai regulator, lemah sebagai penjamin keadilan.

Posisi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berada di pusat pusaran persoalan ini. ATR/BPN memikul mandat ganda—administrasi, kepastian hukum, dan penyelesaian konflik—tanpa ditopang satu sistem komando yang utuh.

Ketika data tidak sepenuhnya terintegrasi, kewenangan tersebar lintas lembaga, dan tekanan ekonomi hadir bersamaan, konflik agraria menjadi persoalan struktural, bukan insidental.