Membaca Apa yang Terjadi di Iran dengan Akal Jernih, Bukan Nafsu dan Kebencian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Setiap kali Iran muncul di layar berita internasional, pola yang sama hampir selalu terulang. Protes rakyat, represi negara, korban berjatuhan, akses informasi dibatasi.

Angka-angka pun bermunculan—ratusan, ribuan, bahkan lebih—disertai bahasa moral yang tegas dan emosional. Dalam hitungan hari, kesimpulan seolah sudah final: telah terjadi pelanggaran HAM berat oleh negara.

Namun, di tengah derasnya simpati dan kemarahan, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur: apa sebenarnya yang kita ketahui, dan sejauh mana pengetahuan itu bisa dipertanggungjawabkan secara rasional?

Tulisan ini tidak bertujuan membela pemerintah Iran, apalagi menafikan penderitaan manusia. Ia justru berangkat dari kegelisahan intelektual yang lebih mendasar: ketika isu kemanusiaan dipenuhi muatan moral, sering kali nalar ditinggalkan di belakang.

Padahal, justru dalam isu yang paling emosional sekalipun, disiplin berpikir menjadi paling penting dan harus dikedepankan.

Dalam filsafat pengetahuan, pembedaan antara penilaian moral dan pernyataan faktual bukan sekadar formalitas konseptual, melainkan fondasi rasionalitas itu sendiri.

Mengatakan bahwa “kekerasan terhadap warga sipil adalah kejahatan” merupakan klaim normatif yang tak terbantahkan. Tetapi, menyatakan bahwa suatu “negara telah melakukan kekerasan mematikan serta pembunuhan massal dalam skala tertentu” adalah klaim empiris yang sepenuhnya tunduk pada beban pembuktian.

Di sinilah letak kekeliruan berpikir yang lebih mendasar. Dalam logika, validitas sebuah analisis formal selalu bertumpu pada kebenaran material premis-premisnya.