.png)
10 hours ago
4
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan posko pengaduan untuk warga yang terkendala administrasinya dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung.
Lawan Mafia Tanah, Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan Warga Terdampak Normalisasi Kali Ciliwung. (Foto Danandaya/IMG)
IDXChannel - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan posko pengaduan untuk warga yang terkendala administrasinya dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung. Kehadiran posko tersebut untuk menutup praktik perantara atau broker yang kerap muncul dalam proses pembebasan lahan.
"Di lokasi ini selalu tersedia posko pengaduan sehingga masyarakat yang administrasinya masih kurang dapat datang langsung tanpa harus melalui perantara. Selama ini sering ada pihak-pihak yang menjadi penghubung," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meninjau proyek normalisasi Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Jumat (10/7/2026).
Di posko tersebut, akan ada petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, yang akan membantu warga. Dalam proyek normalisasi sungai Ciliwung ini, Pemprov DKI Jakarta bertindak melakukan pembebasan bangun warga di sekitar bantaran Kali.
Meski begitu, Pramono mengakui masih terdapat warga yang belum mencapai kesepakatan terkait harga ganti rugi pembebasan lahan. Namun, proses negosiasi masih berjalan agar kesepakatan harga bisa tercapai.
