Kepala BNPB Pastikan Penanganan Bencana Hidrometereologi di Jawa Tengah Maksimal

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah kawasan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) berlangsung maksimal seperti halnya penanganan bencana di daerah lain di Indonesia. Berbagai strategi mulai modifikasi cuaca hingga normalisasi sungai tengah dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa terulang.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyatakan, pemerintah tidak membeda-bedakan satu daerah dengan daerah yang lain, termasuk dalam penanggulangan bencana. Begitu terjadi bencana, pihaknya langsung turun ke lokasi.

"Masyarakat yang terdampak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapat bantuan, mendapat perhatian apalagi ketika terjadi bencana," kata Suharyanto saat melakukan kunjungan ke wilayah terdampak bencana di Jateng, yakni di Kabupaten Kudus dan Jepara, pada Jumat (16/1/2026) dan ke Kabupaten Pati dan Demak, Sabtu (17/1/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNPB melakukan dialog bersama masyarakat terdampak bencana. Mereka tidak ada yang mengeluhkan kebutuhan dasar. "Artinya, kebutuhan dasar terjamin, tetapi mereka meminta normalisasi Sungai Juwana supaya bencana serupa tidak terjadi di kemudian hari," katanya.

Menanggapi permintaan normalisasi sungai tersebut, Kepala BNPB menyatakan akan berkoordinasi dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudarto. Normalisasi Sungai Juwana menjadi program yang perlu digarisbawahi. 

Suharyanto juga menegaskan, pemerintah merespons cepat setiap bencana yang terjadi. Menurutnya, bencana banjir di Jawa Tengah yang hampir selalu terjadi tiap tahun lantaran daya dukung lingkungan sudah berubah. Akibatnya, bencana tidak bisa dihindari. Namun, kata dia, pemerintah selalu mengupayakan upaya perbaikan terbaik.

Solusi atas permasalahan mendasar dari banjir di Kudus, seperti normalisasi Sungai Juwana, akan menjadi upaya jangka menengah dan jangka panjangnya. Untuk solusi jangka pendek, operasi modifikasi cuaca sudah dilakukan.

"Nah, untuk Jawa Tengah, atas arahan dari BMKG kita lakukan (modifikasi cuaca). Dari sejak kemarin sampai sekarang ini ada satu pesawat yang terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca," ungkap dia. 

Modifikasi cuaca diharapkan mampu mengurangi curah hujan yang turun secara signifikan. Metode ini membuat debit air hujan berkurang, sehingga banjir juga tidak makin bertambah besar. 

Kepala BNPB meyakinkan, kebutuhan dasar pengungsi akan dipenuhi dengan baik. Bantuan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan dasar makan, minum, pakaian, tempat tinggal sementara, alat pembersih, kebutuhan pakaian dan sebagainya, bakal disediakan.

"Kalau memang nanti pemerintah kabupaten mengeluarkan anggaran dan itu anggarannya memang tidak bisa (mencukupi), itu bisa sistem reimburs diajukan pemerintah pusat lewat BNPB," kata Suharyanto.

Di Kudus, usai berdialog dengan para pengungsi, Kepala BNPB melakukan rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris, dan jajaran Forkompimda Kabupaten Kudus.

Adapun di Jepara, Kepala BNPB meninjau langsung lokasi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Untuk menuju lokasi di daerah pegunungan Muria tersebut, Kepala BNPB menempuh perjalanan sekitar 7 kilometer dan harus menggunakan sepeda motor trail karena terdapat ruas jalan dengan sisa longsoran yang belum dibersihkan.

Perjalanan itu ditempuh untuk mengunjungi rumah warga yang rusak parah akibat terjangan banjir. Dalam kunjungan tersebut, Suharyanto menekankan, penanganan bencana secara maksimal juga harus menyentuh manusianya. 

Di Desa Tempur, ada delapan rumah yang rusak, 13 KK yang terdampak langsung karena rumahnya rusak, dua yang sakit, dan tidak ada yang meninggal dunia.

"Tolong ya, meskipun sulit, ini sudah SOP itu, kalau sudah terjadi bencana, apalagi rumahnya tadi sudah kena batu, itu mau tidak mau, suka tidak suka (harus) direlokasi," kata Suharyanto. 

Relokasi itu ada dua, yakni relokasi yang ditentukan oleh pemerintah atau relokasi mandiri oleh warga terdampak dengan bantuan pemerintah. Ia pun meminta agar lahan untuk relokasi segera disiapkan dan nanti BNPB yang akan membangun rumahnya.

"Jadi aparat pemerintah ya salah satu tugasnya itu, melayani masyarakat. Tolong dicarikan betul (relokasinya), Pak," pesan dia kepada Wakil Bupati Jepara yang mendampingi.

Ia juga mengingatkan, pemerintah daerah memiliki anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut salah salah satu bisa digunakan untuk menangani bencana. "Kekurangannya, silakan diajukan kepada pemerintah pusat lewat BNPB melalui mekanisme reimburse," ungkap dia.

Suharyanto juga menegaskan, akses transportasi harus segera dipulihkan. "Akibat banjir dan tanah longsor ini, (jalan) tidak ditembus dalam waktu cepat," kata dia. Padahal, ada 3500 KK yang bergantung pada akses jalan tersebut.

Selain mengecek lokasi terdampak bencana, berdialog, dan memberikan bantuan kepada warga terdampak, Suharyanto juga menggelar rapat koordinasi di lokasi yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, serta jajaran Forkompimda Kabupaten Jepara.

Sementara pada kunjungan di Pati, Sabtu (17/1/2026), Suharyanto meminta peran serta pemerintah daerah untuk turut bahu-membahu mengatasi bencana. Melihat kondisi cuaca yang masih hujan hingga saat ini, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta melakukan modifikasi cuaca, seperti langkah yang telah ditempuh BNPB.

Pasalnya, awan tebal masih menyelimuti wilayah Jawa Tengah, terutama Kudus, Jepara, Pati, dan Demak. Selain itu, kepala BNPB juga mengingatkan pemerintah agar benar-benar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saat terjadi bencana. Selanjutnya, perbaikan-perbaikan infrastruktur akan diperbaiki, seperti jalan rusak, talud longsor, bendung jebol.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB mengunjungi dapur umum Balai Desa Sidoharjo, Pati, untuk mengecek penyediaan makanan bagi para pengungsi. BNPB dan Komisi VIII DPR RI juga memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak.

Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan, total ada 136 desa di 12 Kecamatan di Kabupaten Pati yang mengalami banjir. "Lebih dari 70 ribu orang terdampak dan 2 orang meninggal dunia karena hanyut," kata dia.

Status tanggap darurat bencana sudah ditetapkan pada tanggal 10-24 Januari 2026. Banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi hingga saat ini dan pendangkalan sungai.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan, mengapresiasi gerak cepat BNPB untuk turun langsung ke masyarakat dalam menangani bencana yang terjadi, termasuk di Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, dan Demak. "Saya akan mengawal agar bantuan terlaksana dan diwujudkan dengan baik," katanya.