.png)
19 hours ago
6
Saat ini masih terdapat bandara internasional yang belum mendapatkan dukungan dari sisi kelengkapan aparat untuk menjaga keamanan di pintu masuk internasional.
Kemenhub Minta Dukungan Kementerian dan Lembaga dalam Penetapan Status Bandara Internasional
IDXChannel - Kementerian Perhubungan meminta dukungan kepada Kementerian dan Lembaga dalam menetapkan status bandara internasional. Antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Imigrasi, serta Badan Karantina Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa mengatakan, saat ini masih terdapat bandara internasional yang belum mendapatkan dukungan dari sisi kelengkapan aparat untuk menjaga keamanan di pintu masuk internasional.
"Kami perlu dukungan dari empat kementerian dan lembaga untuk menunjang bandara internasional. Kementerian Pertahanan, Kementerian Imigrasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Karantina Indonesia," kata Lukman, Minggu (23/8/2026).
Lukman memberikan contoh misalnya yang terjadi di Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara (Bandara Silangit), yang mulai tahun ini tidak ada petugas bea cukai yang bertugas di Bandara tersebut.
Padahal bandara tersebut masih berstatus internasional berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025, tentang Penetapan Bandar Udara Internasional.
Dia menambahkan, salah satu alasan Ditjen Bea Cukai tidak mengirimkan petugas di Bandara Silangit karena keterbatasan sumber daya manusia. Sebab perlu beban biaya baru ketika harus menempatkan orang di gerbang internasional itu.
"Alasannya kurang orang, kan dia butuh biaya. Sekarang statusnya masih internasional, tapi tidak melayani penerbangan karena tidak ada petugas bea cukai," kata Lukman.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berharap dukungan Kementerian dan Lembaga di titik-titik bandara internasional mampu mendorong industri pariwisata di Indonesia.
