.png)
6 days ago
24
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur negara, termasuk prajurit TNI dan anggota Polri. Sayangnya, kebijakan tersebut baru dapat terealisasi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Saat ditanya mengenai peluang kenaikan gaji prajurit TNI dan anggota Polri, Prasetyo mengatakan, pemerintah pada dasarnya ingin meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur. "Sesungguhnya kita ingin semuanya membaik ya, tidak hanya TNI maupun Polri kan," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Dia menegaskan, peningkatan kesejahteraan merupakan bentuk penghargaan atas tugas yang dijalankan aparatur negara. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang berniat menaikkan gaji aparatur negara sampai angka yang layak.
"Ya kan untuk menjalankan tugasnya ya tentu saja kan kita itu kan bagian dari bentuk apresiasi. Makanya kalau saudara perhatikan kan yang pertama dilakukan oleh Bapak Presiden kan para hakim dulu, para hakim dulu. Itulah oleh karena semua kan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita kan begitu," kata Prasetyo.
Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menjelaskan, peningkatan kesejahteraan itu harus ditopang oleh penguatan ekonomi nasional dan peningkatan penerimaan negara. Dia menyatakan, pemerintah sedang menyiapkan berbagai kebijakan yang saling terintegrasi untuk memastikan manfaat ekonomi lebih besar dinikmati negara.
"Nah makanya kita harus mendorong ya ekonomi. Yang disebut dengan mendorong ekonomi adalah berusaha keras ekonomi ini harus kita yang menguasai. Keuntungan sebanyak-banyaknya harus negara yang mendapatkan manfaatnya. Maka kita bentuk Danantara," ucap Prasetyo.
Selain itu, sambung dia, pemerintah juga menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk menekan praktik underinvoicing, underreporting, hingga transfer pricing. Langkah itu dinilai efektif untuk mencegah potensi kerugian ratusan triliun yang berdampak berkurangnya penerimaan negara.
"Nah, selisih-selisih inilah yang berpengaruh terhadap pemasukan kepada negara. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang memang terintegrasi, artinya tidak berdiri sendiri, semuanya saling berkaitan," jelas Prasetyo.
