.png)
2 hours ago
1
Kantor Danantara Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) ingin pemerintah memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak mengambil peran sebagai pengendali tunggal perdagangan sawit nasional. Sebaliknya, DSI lebih tepat berfungsi sebagai verifikator, regulator pendukung, dan pengawas sistem perdagangan sawit nasional.
Caranya melalui pengembangan platform digital perdagangan sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir serta ekspor. Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto dalam media briefing bertajuk "DSI Menekan Kemakmuran Rakyat Sawit", yang menyoroti potensi dampak skema DSI dan mekanisme single window ekspor.
"Harga TBS (tandan buah segar) petani dipotong oleh panjangnya rantai pasok, lalu dibebani lagi oleh kebijakan bea keluar dan pungutan ekspor yang dampaknya langsung terasa di tingkat petani. Sekarang muncul lagi DSI yang berpotensi memperpanjang supply chain perdagangan dan memperbesar tekanan terhadap harga TBS," kata Mansuetus dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Menurut dia, ditambah dengan keraguan pasar internasional karena belum adanya kejelasan mekanisme tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), hal itu bisa memperbesar tekanan terhadap harga TBS. Mansuetus menyebut, skema baru perdagangan berpotensi memunculkan lebih banyak trader lokal dengan kemampuan membeli CPO dari pabrik mandiri dengan harga lebih rendah.
Dia berharap, adanya kepastian regulasi dari pemerintah khususnya untuk memastikan skema perdagangan dan alur transaksi hingga Desember 2026. Selain itu, kata Mansuetus, DSI harus melengkapi dengan rencana kerja untuk perdagangan minyak sawit ke pasar. Dengan adanya kepastian regulasi, ekosistem industri tetap stabil dan transaksi dengan petani sawit tetap berjalan normal.
Dia melanjutkan, dalam konteks tata kelola perdagangan sawit nasional, POPSI mendukung modernisasi sistem perdagangan melalui digitalisasi yang transparan dan terintegrasi. Namun, digitalisasi tidak boleh berubah menjadi sentralisasi perdagangan atau menciptakan monopoli baru yang justru memperbesar ketergantungan pasar dan menekan mekanisme persaingan usaha yang sehat.
