.png)
5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM, – Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat menyoroti ketimpangan layanan transportasi di sejumlah wilayah meski ada peningkatan konektivitas dan penurunan rasio kecelakaan. Hal ini dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan NTB di Mataram, Selasa.
Pimpinan Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, mengapresiasi kinerja Dinas Perhubungan dengan rasio konektivitas 0,588 (101,37 persen) dan penurunan rasio kecelakaan menjadi 1,10 (118,18 persen). Namun, ia menekankan bahwa capaian tersebut belum merata di seluruh wilayah NTB. "Pertanyaannya bukan lagi sekadar tercapai atau tidak, tetapi apakah capaian itu sudah dirasakan secara merata oleh masyarakat NTB," ujarnya.
Komisi IV mengamati bahwa peningkatan konektivitas terutama didukung transportasi laut, sementara transportasi darat masih tertinggal dengan 39 persen dari total 106 trayek AKDP belum terlayani. Hal ini dinilai kontradiktif dengan klaim capaian konektivitas secara makro.
Aspek keselamatan juga menjadi sorotan serius. Meski rasio kecelakaan menurun, masih terdapat 2.426 kejadian dengan 359 korban meninggal dunia. Komisi mempertanyakan efektivitas kebijakan keselamatan yang ada, apakah benar berdampak signifikan atau hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah kendaraan. Sorotan juga diarahkan pada transportasi laut dengan kasus blackout kapal yang mengindikasikan perlunya standar kelaikan dan pengawasan lebih ketat.
Komisi IV menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas OPD, terutama antara Bappeda, Dispenda, dan Dishub, dalam pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan pengembangan skema pembiayaannya. Didorong pula optimalisasi pendapatan daerah dari sektor transportasi, termasuk peningkatan retribusi Pelabuhan Bangsal, konsep one gate system di Teluk Nara, serta pengawasan potensi kebocoran penerimaan bea kapal.
Dalam paparannya, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, menyebut tahun 2025 sebagai fase awal implementasi rencana strategis dengan 2 program strategis, 10 kegiatan, dan 12 sub kegiatan. Indikator positif dicapai, seperti persentase sarana angkutan umum laik jalan mencapai 48,49 persen, melampaui target 42,35 persen. Namun, infrastruktur terminal baru terealisasi 33,53 persen dari target 42,5 persen, terhambat keterbatasan anggaran dan fokus rehabilitasi fasilitas yang ada.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
