ASEAN Diminta Waspada soal Campur Tangan di Laut China Selatan

2 hours ago 1

FGD bertema Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute: Strategic Dilemmas, Institutional Limits, and Regional Solutions.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berusia 60 tahun, ASEAN terus mendapat ujian dalam menavigasi kawasan. Laut China Selatan (LCS) tetap menjadi salah satu tantangan kompleks di kawasan. Berbagai pihak dari luar mencoba memasukkan kepentingannya dalam upaya ASEAN mencari solusi damai atas persoalan Laut China Selatan.

Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), lembaga kajian independen di Jakarta, mencoba merangkum gagasan-gagasan tentang solusi damai atas Laut China Selatan. Upaya itu antara lain lewat Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, 1 Juli 2026. Forum bertajuk "Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute: Strategic Dilemmas, Institutional Limits, and Regional Solutions" dihadiri sejumlah diplomat dan akademisi kawasan.

CEO ISDS Dwi Sasongko menjelaskan, lanskap geopolitik kontemporer menghadirkan serangkaian tantangan struktural yang berat yang menguji batas-batas kohesi kelembagaannya. "Prinsip inti "Sentralitas ASEAN" atau ASEAN Centrality semakin ditantang oleh persaingan kekuatan besar dan gesekan sub-regional yang belum terselesaikan," ujarnya saat memberi sambutan.

Klaim teritorial dan maritim yang tumpang tindih di LCS merupakan salah satu titik rawan geopolitik yang paling kompleks, sangat termiliterisasi, dan vital secara strategis di abad ke-21. Lewat FGD, ISDS berupaya mendorong penegasan kembali posisi ASEAN sebagai kerangka kerja kelembagaan untuk mengelola keamanan regional dan memastikan kepentingan geopolitik eksternal tidak meminggirkan upaya diplomasi regional.

"Kami mendorong terobosan dari sikap hukum dan militer yang tidak produktif, dan berfokus pada dialog diplomatik yang berkelanjutan dan berbasis konsensus untuk mengelola klaim maritim yang tumpang tindih," ujarnya.

Menurut Dwi, ISDS menekankan pentingnya mencegah eskalasi kinetik. "Merancang dan menerapkan mekanisme pengurangan risiko praktis untuk menghindari konflik militer yang tidak disengaja yang akan mengganggu perdagangan global, merugikan ekonomi regional, dan merusak kesejahteraan regional," ujarnya.

Dwi memandang, negara-negara di kawasan dapat memfokuskan sumber daya mereka pada pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia, daripada terseret ke dalam perlombaan senjata regional yang mahal dan destabilisasi. "ASEAN yang stabil dan damai adalah kepentingan bersama kita. Kami percaya bahwa forum ini dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut," ujarnya.

Read Entire Article
IDX | INEWS | SINDO | Okezone |