.png)
14 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengambil langkah yang tidak biasa di tengah perang melawan Rusia. Ia menjatuhkan sanksi terhadap Yuliia Mendel, mantan sekretaris pers yang pernah menjadi salah satu wajah terdekat pemerintahannya, dengan tuduhan menyebarkan disinformasi dan propaganda Rusia.
Sanksi tersebut diberlakukan melalui Dekret Presiden Ukraina Nomor 901/2026 yang ditandatangani pada Ahad, 13 September 2026. Dokumen resmi kepresidenan menunjukkan Zelensky memberlakukan keputusan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina atau NSDC mengenai sanksi pribadi terhadap sejumlah individu, berdasarkan usulan Dinas Keamanan Ukraina atau SBU.
Reuters pada Ahad, 13 September 2026, melaporkan Mendel termasuk di antara 10 warga Rusia dan Ukraina yang dijatuhi pembatasan. Menurut pemerintah Ukraina, mereka dituduh menyebarkan disinformasi dan propaganda Rusia serta mendukung kebijakan agresif Moskow terhadap Ukraina.
Sanksi terhadap Mendel akan berlaku selama 10 tahun. Reuters melaporkan langkah tersebut antara lain mencakup pembekuan aset dan pembatasan perdagangan, sehingga konsekuensinya tidak sekadar bersifat politik, tetapi juga menyentuh kepentingan ekonominya.
Langkah terhadap Mendel menjadi perhatian karena perempuan berusia 40 tahun itu bukan figur Rusia atau pejabat dari wilayah pendudukan. Ia merupakan warga Ukraina dan pernah bekerja langsung bersama Zelensky sebagai sekretaris pers presiden pada 2019 hingga 2021, sebelum Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022.
Kantor kepresidenan Ukraina menyatakan keputusan terbaru menyasar orang-orang yang dinilai membantu narasi Moskow. “Yuliia Mendel termasuk di antara mereka yang dikenai sanksi,” demikian pernyataan kepresidenan seperti dilaporkan Reuters, Ahad, 13 September 2026.
Namun, Mendel menolak tuduhan politik yang mendasari sanksi tersebut. Melalui Facebook, ia mengatakan penerapan sanksi terhadap warga Ukraina bertentangan dengan konstitusi dan menuduh Zelensky menggunakan instrumen itu terhadap orang-orang yang menyuarakan perdamaian.
“Sanksi terhadap warga negara Ukraina inkonstitusional,” kata Mendel seperti dikutip Ukrainska Pravda pada Ahad, 13 September 2026. Ia tidak memberikan tanggapan terperinci terhadap tuduhan bahwa dirinya menyebarkan propaganda Rusia.
Mendel mengaku telah memperkirakan dirinya akan menjadi sasaran tindakan pemerintah. Ia mengatakan sebelumnya mengetahui adanya kemungkinan tuduhan pengkhianatan setelah memberikan wawancara kepada mantan pembawa acara Fox News Tucker Carlson.
Ukrainska Pravda melaporkan pada Ahad, 13 September 2026, bahwa dalam wawancara dengan Carlson pada Mei 2026, Mendel mengeluarkan sejumlah tuduhan serius terhadap Zelensky dan mantan pejabat senior pemerintahannya. Media tersebut mencatat sebagian klaim Mendel didasarkan pada percakapan dengan sumber yang tidak disebutkan dan tidak disertai bukti terperinci yang dapat menguatkan tuduhannya.
Sejak tahun lalu, Mendel juga semakin terbuka mengkritik pemerintahan mantan atasannya. Reuters melaporkan kritik itu menguat ketika sejumlah orang di lingkaran Zelensky terseret skandal korupsi, meskipun para pihak yang menjadi tersangka membantah tuduhan yang belum diuji di pengadilan.
Isu korupsi telah menjadi tekanan politik tersendiri bagi pemerintahan Zelensky di tengah perang. Reuters pada Selasa, 8 September 2026, misalnya, melaporkan Jaksa Agung Ukraina Ruslan Kravchenko mengundurkan diri setelah penyelidikan korupsi menjangkau kantornya, meskipun Kravchenko sendiri tidak didakwa atau ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus tersebut menjadi bagian dari serangkaian skandal yang telah memukul sejumlah pejabat senior Ukraina. Persoalan pemberantasan korupsi juga memiliki dimensi internasional karena reformasi pemerintahan merupakan salah satu isu penting dalam upaya Kyiv mempererat integrasi dengan Uni Eropa dan mempertahankan kepercayaan mitra Barat selama perang.
Sanksi terhadap Mendel pada saat yang sama merupakan bagian dari paket pembatasan yang jauh lebih luas. Ukrainska Pravda melaporkan Zelensky pada 13 September menandatangani tiga dekret yang menyasar kapal dalam apa yang disebut sebagai armada bayangan Rusia, perusahaan serta individu yang terkait dengan perusahaan negara Rusia Rostec, dan orang-orang yang dituduh membenarkan agresi Rusia.
Paket tersebut antara lain menyasar 20 kapal yang disebut digunakan Rusia untuk mengekspor minyak, produk minyak, dan gas cair. Sanksi lain dikenakan terhadap 29 warga Rusia dan 29 perusahaan Rusia yang menurut Kyiv terlibat dalam rantai pasokan peralatan berpresisi tinggi, elektronik, serta komponen untuk produksi rudal dan pesawat nirawak.
