Wacana Kebijakan Penyeragaman Kemasan Rokok, Apa Dampaknya ke Industri?

Wacana Kebijakan Penyeragaman Kemasan Rokok, Apa Dampaknya ke Industri? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Tim Pengkaji Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang telah mengusulkan batasan kadar nikotin dan tar lebih rendah pada produk hasil tembakau memicu gelombang protes yang luas dari para pelaku industri hingga petani.
 
Selain usulan penetapan batas nikotin dan tar yang jauh lebih rendah, berbagai pemangku kepentingan sektor tembakau juga memohon perlindungan dari pemerintah dengan meminta rencana penyeragaman kemasan rokok polos (plain packaging) yang sedang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk dievaluasi. 

Regulasi tersebut berpotensi merusak ekonomi nasional, melanggar hak kekayaan intelektual (HAKI), hingga memicu lonjakan drastis peredaran rokok ilegal. Selain itu, kebijakan ini juga dikhawatirkan menjadi ancaman hilangnya perlindungan bagi industri legal yang selama ini telah berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara melalui cukai.

"Wacana penerapan plain packaging merupakan langkah yang tidak tepat dan kontraproduktif bagi iklim usaha di Indonesia," kata Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Edy Sutopo di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Dia mengkhawatirkan mengenai potensi ledakan rokok ilegal jika identitas visual produk legal disamakan seluruhnya. Berdasarkan sejumlah studi mengungkapkan peredaran rokok ilegal pada 2025 diproyeksikan melonjak hingga 13,9%, naik sangat drastis dibandingkan posisi tahun 2023 yang masih berada di angka 6,9%. 

Menurut Edy, plain packaging akan memberikan ruang bagi produk ilegal untuk semakin leluasa menjalari pasar karena faktor pembeda kemasan kian berkurang.
 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Follow