THR ASN Belum Cair Sepenuhnya, Duitnya Macet di Mana?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh hingga akhir Maret. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kendala bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada proses administrasi di tingkat kementerian dan lembaga (K/L).

Purbaya mengatakan, pencairan THR sangat bergantung pada pengajuan dari masing-masing instansi. Kementerian Keuangan, kata dia, hanya menyalurkan dana setelah berkas dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan. 

“Di kementerian/lembaga yang mengajukan. Kalau kami, begitu masuk ya dibayar,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia mengakui, masih ada pengajuan yang belum tuntas secara administrasi. Hal ini membuat pencairan belum bisa diproses meski anggaran sudah tersedia. “Bisa ditanya ke yang mengajukan. Mungkin persyaratannya belum lengkap,” katanya.

Purbaya menegaskan, pemerintah telah menyiapkan seluruh anggaran THR. Dengan demikian, tidak ada kendala dari sisi dana. Pencairan dapat dilakukan segera jika pengajuan dari instansi telah memenuhi syarat.

“Uangnya sudah ada. Tinggal proses pengajuannya saja,” ujarnya.

Hingga 25 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, realisasi pembayaran THR untuk aparatur pemerintah pusat mencapai Rp18,5 triliun kepada 2.500.524 pegawai dan personel. Rinciannya, PNS sebesar Rp10,33 triliun untuk 926.072 pegawai, PPPK Rp1,04 triliun untuk 429.771 pegawai, serta anggota Polri Rp3,42 triliun untuk 489.654 personel.

Selain itu, prajurit TNI telah menerima Rp3,37 triliun untuk 581.434 personel, dan pegawai non-PNS sebesar Rp344,8 miliar untuk 73.593 pegawai.

Secara administratif, sebanyak 8.891 satuan kerja telah membayarkan THR. Seluruh K/L atau 98 instansi juga sudah mengajukan pembayaran, meski belum semuanya tuntas dicairkan.

Di sisi lain, pembayaran THR bagi pensiunan hampir rampung. Realisasinya mencapai Rp12,15 triliun untuk 3.728.195 pensiunan atau setara 99,67 persen. Penyaluran dilakukan melalui PT Taspen sebesar Rp10,70 triliun dan PT Asabri Rp1,44 triliun.

Sementara itu, di pemerintah daerah, penyaluran THR juga menunjukkan progres. Hingga tanggal yang sama, realisasi mencapai Rp20,54 triliun untuk 4.333.310 pegawai. Sebanyak 523 pemerintah daerah dari total 546 pemda atau sekitar 95,79 persen telah menyalurkan THR.

Bagi sebagian ASN, keterlambatan ini terasa di tengah meningkatnya kebutuhan jelang Lebaran. Pemerintah pun didorong memastikan proses administrasi di tiap instansi lebih tertib agar hak pegawai dapat diterima tepat waktu.