.png)
3 hours ago
4
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang bertujuan untuk mempercepat penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Di mana, 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) ditargetkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Hal tersebut berdampak pada perubahan status tanah secara tiba-tiba, yang mulanya peruntukan industri menjadi tanah pertanian. Akibatnya, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan iklim investasi.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menilai, pentingnya peran pemerintah provinsi dalam menyelaraskan perbedaan data lahan antara provinsi dan kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa ketepatan data menjadi pondasi utama dalam menentukan kebijakan tata ruang.
Ia pun menggelar rapat koordinasi bersama direktur jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, para kepala dinas Provinsi Jabar, serta para bupati/wali kota – wakil bupati/wakil walikota Jabar dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar. Rapat itu membahas Luasan 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) Menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, belum lama ini.
"Proses verifikasi Lahan Baku Sawah (LBS) ditargetkan selesai dalam waktu dua pekan dan akan menjadi bagian dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat," ujar KDM, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (2/5/2026).
Ketua Apindo Jabar, Ning Wahyu menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur Jabar terhadap dinamika yang terjadi. Ia mengatakan, pada prinsipnya Apindo mendukung penataan ulang tata ruang. Namun, ia menekankan agar implementasi kebijakan tersebut tidak menimbulkan kebingungan maupun hambatan bagi dunia usaha.
Menurutnya, perubahan peruntukan lahan dari industri menjadi pertanian yang terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah menimbulkan ketidakpastian hukum dan investasi. Khususnya, bagi perusahaan yang telah melakukan pembebasan lahan maupun yang sedang dalam proses penyelesaian pembelian.
