Rupiah Melemah, Bagaimana Dampak terhadap BBM dan Listrik? 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan mengganggu ketersediaan listrik nasional maupun pasokan bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), program dedieselisasi, hingga penguatan pasokan energi domestik untuk menahan dampak fluktuasi global.

Kementerian ESDM kini mengebut penyusunan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt (GW). Pemerintah juga mulai menyiapkan kebutuhan lahan, infrastruktur transmisi, hingga integrasi sistem kelistrikan nasional untuk mendukung proyek tersebut.

“Yang pertama terkait dengan kelistrikan. Kita berusaha memperkuat sistem kelistrikan secara nasional. Di antaranya adalah eksekusi arahan Presiden untuk PLTS 100 gigawatt,” kata Yuliot di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Menurut dia, percepatan PLTS dilakukan agar Indonesia semakin mengandalkan energi domestik berbasis energi baru terbarukan. Kementerian ESDM juga membahas percepatan regulasi lintas kementerian dan lembaga karena proyek PLTS 100 GW melibatkan proses perizinan dan pembangunan dalam skala besar.

Pemerintah mulai mempersiapkan tahap awal pembangunan PLTS sebesar 17 GW disertai battery energy storage system sekitar 33 GW. Kementerian ESDM bersama Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa yang akan diverifikasi bersama PLN untuk mendukung pembangunan pembangkit dan infrastruktur pendukung.

“Jadi nanti secara infrastruktur, yang terkait dengan transmisi dan ketersediaan gardu induk, harus kita interkoneksikan antara pembangkit yang dibangun di 24 ribu hektare ini,” ujar Yuliot.

Ia menjelaskan, program dedieselisasi juga menjadi bagian penting penguatan ketahanan energi nasional. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pembangkit diesel, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menggantinya menggunakan gas dan energi baru terbarukan.

Menurut Yuliot, arahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan PLTS dan dedieselisasi dapat berjalan dalam tiga tahun. Pemerintah kini mengonsolidasikan program tersebut agar penggunaan BBM untuk pembangkit bisa ditekan.

Kementerian ESDM juga mempercepat sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA), salah satunya PLTA Batang Toru berkapasitas sekitar 500 megawatt. Proyek itu terdampak bencana di Sumatra sehingga delapan tiang transmisi harus direlokasi ke kawasan hutan produksi.

Yuliot mengatakan, Kementerian ESDM telah mengajukan percepatan izin kepada Kementerian Kehutanan agar relokasi tiang transmisi dapat segera dilakukan. Penguatan pembangkit energi baru terbarukan dinilai membuat sistem kelistrikan lebih andal dan tidak mudah terganggu fluktuasi rupiah.

“Walaupun ada fluktuasi rupiah, ini tidak akan mengganggu ketersediaan energi listrik khususnya,” tuturnya.

sumber : Antara