Respons IOC yang Bela Israel, Menpora: Keputusan Kami Berlandaskan Prinsip UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) Erick Thohir menegaskan sikap pemerintah Indonesia terkait pernyataan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang meminta federasi olahraga internasional tidak menggelar ajang olahraga di Indonesia. Erick menekankan, keputusan dan langkah pemerintah tetap berlandaskan prinsip Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut Erick, prinsip konstitusi menjadi pedoman utama pemerintah dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga internasional di Tanah Air.

“Kami di Kemenpora, sebagai wakil Pemerintah Indonesia, berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional,” ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Ia menambahkan, langkah pemerintah itu sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta amanat UUD 1945. “Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta kewajiban Pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, IOC mengeluarkan imbauan kepada seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak mengadakan turnamen di Indonesia. Imbauan itu muncul setelah adanya penolakan visa terhadap atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang ) berlangsung di Jakarta saat ini.

Menpora Erick menegaskan, keputusan IOC tersebut tidak membuat pemerintah Indonesia khawatir. Ia memastikan Indonesia tetap berkomitmen aktif dalam berbagai ajang olahraga internasional.

“Indonesia akan terus berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia. Olahraga Indonesia akan tetap menjadi duta dan cerminan kedigdayaan bangsa di mata dunia,” kata Erick menutup pernyataannya.